Menu

“Pasal Penghinaan Presiden Hanya Cari Muka ke Jokowi”

“Pasal Penghinaan Presiden Hanya Cari Muka ke Jokowi”

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua DPP PKS Nasir Djamil mengkritik wacana pemerintah menghidupkan kembali pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam revisi Undang-Udang (RUU) KUHP. Muncul kecurigaan, penghidupan pasal ini hanya upaya pembantu Presiden untuk cari muka.

“Patut dicurigai, sekali lagi patut dicurigai ini inisiatif beberapa orang untuk cari muka sama Jokowi‎. Lewat pasal ini mereka mungkin minta kompensasi. Angkat telur (cari muka), angkat telur,” kata Nasir ketika dihubungi, Rabu (5/8/2015).

Meski Presiden Jokowi sudah menyatakan, aturan ini dibuat kembali untuk melindungi pengkritik dari ‘pasal karet’. Anggota Komisi III DPR ini berharap pemerintah tidak melanjutkan niatnya.

“Seorang kepala negara harus siap mengorbankan dirinya sebagai kepala negara. Mati pun harusnya dia siap, apalagi dihina. Ini belum tentu orang menghina juga, pasal karet ini,” kata politikus asal Aceh ini.

Dia berharap pemerintah mengurungkan niatnya untuk mengajukan kembali pasal ini. Menghidupkan kembali pasal yang telah dihapus lewat putusan Mahkamah Konstitusi justru dikhawatirkan menimbulkan banyak permasalah di lapangan.

“Daripada timbulkan masalah hukum, lebih baik tidak ada. Itulah alasan MK membatalkan itu, karena menimbulkan komplikasi dalam penerapannya di lapangan,” kata dia.

Ia menambahkan, “Menurut saya, presiden harus mengurungkan niatnya untuk meminta agar pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham, walau sudah masuk dalam usulan agar menarik usulan itu.”

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku pasal penghinaan presiden dihidupkan kembali semata untuk melindungi para pengkritiknya dari pasal-pasal karet. Bukan sebagai bentuk antikritik.

“Kalau saya lihat, itu sebetulnya untuk memproteksi orang-orang yang kritis. Masyarakat ingin melakukan pengawasan untuk tidak dibawa ke pasal-pasal karet,” kata Jokowi seusai melaunching ‘Teras BRI Kapal’ di Pelabuhan Kaliadem, Muara Karang, Jakarta, Selasa 4 Agustus.

Jokowi, secara peribadi, mengaku tak memerlukan pasal yang sudah digugurkan MK itu. Lagi pula ia sudah terbiasa dihina sejak menjabat Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga menjabat kepala negara.
MBM

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional