Menu

Kebijakan Ekonomi Jilid IV Menyasar Kredit Usaha Rakyat

Kebijakan Ekonomi Jilid IV Menyasar Kredit Usaha Rakyat

Pelambatan ekonomi Global dan masih belum stabilnya ekonomi domestik direspon cepat oleh pemerintah denan menggelontorkan kebijakan ekonomi Jokowi.

Setelah Kebijakan Ekonomi Jilid I, II, III, direspon positif oleh pelaku ekonomi dengan indikator terus dicatatakanya tren positif baik di pasar saham maupun pasar keuangan, kebijakan ekonomi jilid IV lebih menyasar pada ekonomi mikro yaitu mengenai upah minimum dan kredit usaha rakyat (KUR)

Paket kebijakan ekonomi jilid IV yang dirilis semalam, menyasar penerima KUR serta kemudahan ekspor kepada 27 perusahaan berbasis ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia (LPEI)

Hal ini juga merespon penurunan angka eksport meski neraca perdaganan mengalami surplus. pemerintah telah memetakan 30 usaha potensial ekspor yang memiliki kecenderungan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan dengan pemetaan yang jelas, selain perusahaan nantinya akan diprioritaskan menerima kredit modal kerja LPEI dengan maksimum plafon Rp 50 miliar per perusahaan juga dapat menggenjot sektor ekospor “Selain ekspor, kita juga dapat menyelamatkan sekurang-kurangnya 27 ribu pekerja,” imbuhnya.

kebijakan terkait dengan KUR, Darmin dalam keterangan pers di istana (15/10/2015) menjelaskan, pemerintah akan mengubah Peraturan Menko Perekonomian Nomor 6 Tahun 2015. Aturan itu memuat individu atau badan hukum yang berhak menerima KUR.

bidang usaha penerima KUR diantaranya sektor usaha pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, makanan-minuman, pendidikan, transportasi, real estate dan persewaan. (ed – Ratnasari)

 

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional