Menu

Pemerintah: Perpanjangan Freeport, Ada Syaratnya.

Pemerintah: Perpanjangan Freeport, Ada Syaratnya.

Polemik perpanjangan kontrak karya Freeport di Indonesia, di tegaskan oleh pemerintah dengan beberapa syarat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah belum sepakat untuk memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia selama syarat perpanjangan di penuhi.

Ada lima syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Freeport untuk bisa memperpanjang kontraknya.

Jokowi mengatakan syarat pertamanya adalah perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan dua tahun sebelum kontraknya habis. Ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2014. Sehingga Freeport baru bisa mengajukan perpanjangan kontrak pada 2019.

Syarat kedua adalah terkait penggunaan barang dan jasa yang digunakan Freeport dalam kegiatan operasinya. Ini merupakan salah satu poin yang termasuk dalam renegosiasi kontrak pertambangan.

Ketiga, terkait divestasi saham Freeport Indonesia untuk dalam negeri.  Tetapi terkait divestasi, Jokowi masih menunggu rekomendasi dari Tim Pembangunan Papua.

“Nanti kalau timnya sudah memberikan masukan ke saya, saya putuskan,” kata Jokowi di kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai, Jakarta, Jumat (16/10).

Freeport rencanya akan mendivestasikan 10,64 persen sahamnya kepada pemerintah. Saham yang dilepaskannya ini merupakan bagian dari total kewajiban divestasi saham sebesar 30 persen. Pemerintah saat ini memiliki 9,36 persen saham Freeport yang didapat sejak Kontrak Karya (KK) generasi pertama ditandatangani pada 1967.

Keempat, Pemerintah menetapkan royalti tembaga naik dari 3,5 persen menjadi 4 persen. Royalti emas dari 1 persen menjadi 3,75 persen dan perak dari 1 persen menjadi 3,25 persen.

Kelima, Freeport wajib membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). (ed- Ratnasari)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional