Menu

UU Perlindungan dan Pengelolaan Hutan akan direvisi

UU Perlindungan dan Pengelolaan Hutan akan direvisi

Undang-Undang No.32/2009 tentang Perlindungan dan Penggelolaan Lingkungan Hidup yang memperbolehkan pembakaran lahan segara akan direvisi.

Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) mengatakan “Ya tentu nanti UU itu direvisi, karena ternyata memang aturannya dua hektare yang diizinkan tapi dapat menyebabkan kebakaran yang lebih luas lagi,” kata Wapres di Jakarta, Selasa.

Sejauh ini Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 69 ayat 1 (h) menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Namun dalam ayat 2 undang-undang tersebut disebutkan bahwa ketentuan terkait ayat 1 (h), memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

UU no 32 juga berpotensi menjadi payung hukum bagi daerah untuk melakukan pembakaran hutan, seperti dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 15/2010, tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 52/2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi Masyarakat Kalimantan Tengah, pemerintah daerah memberi izin bagi warga setempat untuk membuka lahan dengan cara dibakar.

Pergub ini mempertimbangkan Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Penggelolaan Lingkungan Hidup.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional