TOPIKterkini, BAUBAU – Adanya dugaan praktek pungutan liar (Pungli) yang dikemas secara masif dengan modus penagihan retribusi di pintu masuk ruang tunggu Pelabuhan Murhum, kini mengundang perhatian sejumlah aktivis untuk melakukan aksi demonstrasi pada hari Senin 01 Juli 2019, di Kantor Syahbandar Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Umum Koalisi Pemuda Kepulauan (KPK) Buton, Mursid Ar Rahman kepada awak TOPIKterkini.com via telepon selulernya.
“Tadi kami sudah adakan rapat konsolidasi bersama teman-teman aktivis lainnya, besok kita akan adakan aksi di pelabuhan Murhum,” ungkap Mursid, Minggu malam (31/6/2019).
Pria yang kerap dijuluki ‘Mursid Si Kancil’ ini menyebutkan juga bahwa, ia bersama para aktivis lainnya tergerak untuk mengadakan aksi demonstrasi setelah mendapat banyaknya aduan masyarakat terkait dugaan pungutan liar maupun banyaknya calo penjualan tiket.
“Sudah ada beberapa aduan masyarakat, ada modus baru yang diterapkan di pelabuhan Murhum, kalau berdasarkan peraturan pemerintah, biasanya masyarakat masuk ke ruang tunggu pelabuhan mereka hanya bayar tiga ribu atau empat ribu rupiah, tapi ini mereka (Petugas Syahbandar) minta sepuluh ribu rupiah,” sebutnya.
Selain itu, permintaan agar calon penumpang pemegang tiket harus memperlihatkan pula Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat masuk di ruang tunggu pelabuhan kata Mursid, turut menjadi sorotan publik.
“Kemudian yang berikutnya, penumpang kapal yang masuk di ruang tunggu pelabuhan biar sudah ada tiket harus disertakan juga dengan KTP, padahal didalam aturan resmi juga tidak ada seperti itu,” ujar Mursid.
“Walaupun masyarakat sudah ada tiketnya, tapi kalau tidak bisa memperlihatkan KTPnya, maka dia tidak bisa masuk di pelabuhan dan akhirnya mereka tidak bisa berangkat, padahal kan sudah ada tiketnya, ini yang sangat dikeluhkan oleh masyarakat,” sambungnya.
Dikatakannya pula, diduga persoalan ini telah dikemas sedemikian rupa agar masyarakat merasa kewalahan dan susah. Mursid juga menegaskan bahwa, selaku aktivis yang menjalankan tugas sosial kontrol atas berbagai kebijakan publik, ia bertekad untuk terus mengawal dan mempresur persoalan ini.
“Data dan bukti-bukti yang kami sudah pegang saat ini, nanti akan kami serahkan kepada aparat penegak hukum supaya ditindaklanjuti,” tutupnya. (**)
Laporan Jurnalis: Anton
