Waria Dalam Pusaran Diskriminasi di Kabupaten Jeneponto
TOPIKterkini.com, JENEPONTO – Sangat membosankan rasanya melihat hal yang sama terus berulang. Jelas ini perkara kebodohan yang terorganisir. Terlepas dari apa yang mereka sebut sebagai niat baik untuk menghindari fitnah, apalagi bila ditambah embel-embel Jeneponto kita tercinta.
Semua orang tahu bahwa sepanjang berlangsungnya pelaksanaan peringatan ulang tahun ke-74 republik Indonesia di Jeneponto, kaum waria (tanpa bermaksud memberikan stigma) tak pernah absen ambil bagian dalam penyelenggaraan ini. Dan ini yang penting, sepanjang waktu itu pula masyarakat menganggap keberadaan mereka sebagai hal yang lumrah, biasa saja.
Lalu tahun ini muncul seruan untuk mengeluarkan larangan mengikutsertakan waria. Penggagasnya tentu saja mereka yang mengklaim diri mewakili umat islam.
Entah mengapa akhir-akhir ini kelompok sejenis ini jadi banyak berkeliaran di sekitar kita. Memang kecenderungan masyarakat sekarang sedang bergerak ke kanan.
Minggu lalu dan mungkin sebulan ke belakang di Makassar, muncul kelompok yang menamakan diri BMI (Brigade Muslim Indonesia) didukung oleh ustad kharismatik yang sedang “naik daun”, Das’ad Latif, mereka berhasil mengangkat bargaining kelompoknya dengan melakukan boikot kepada warung yang membuka jajanan daging babi.
Beberapa hari berselang, masih orang-orang yang sama, mereka seolah tanpa rasa takut akan hukum, masuk ke toko buku Gramedia dan memaksa pihak toko untuk menurunkan, atau mencabut buku-buku yang katanya berisi paham komunis dari peredaran.
Dan kita tahu bersama, Gramedia bersikap lembek dan legowo. Juga muncul rilis dari institusi hukum yang secara tidak langsung terkesan mendukung tindakan sewenang-wenang mereka. (Saya tak ingin menyebut razia, karena ketua BMI merasa tersinggung dan terus menelpon saya mengancam akan menghajar saja kalau terus-terus mengatakan itu. Dia menyebut saya menjengkelkan)
Lalu hal yang sama terjadi di Jeneponto. Jeneponto tidak begitu jauh dari Makassar dan kami curiga ada semacam komunikasi atau konsolidasi entah secara langsung atau sekadar saling menginspirasi antar dua kelompok sesama alam pikir ini.
Ini untuk pertama kalinya dan mungkin menandai tahun pertama bagi lembaga Aliansi Umat Islam untuk melancarkan aksinya. Dan seperti kita tahu bersama, tak tanggung-tanggung mereka telah berhasil menekan Sekretaris daerah (Sekda) untuk mempertimbangkan permintaan mereka.
Sekitar dua hari yang lalu, seorang kawan baik mengirimi saya tangkapan layar perdebatannya di grup dengan sekretaris daerah tentang polemik ini. Sepanjang yang saya tahu, kawanku ini lama berkutat sebagai relawan dalam pendampingan orang dengan HIV/AIDS.
Tentu sedikit banyaknya dia telah menjalin kontak dengan komunitas waria dan mereka yang terpapar stigma buruk masyarakat. Ia juga sering melakukan survey dan berbicara dengan para pekerja seks komersial, yang secara malu-malu kita tak ingin akui namun dalam beberapa kesempatan, kita juga membutuhkannya.
Dari menjalin kontak dengan kawan-kawan waria atau PSK itu kawanku ini menjadi tahu apa yang tengah terjadi pada dunia terkucil mereka; perasaan-perasaan, harapan dan impian orang yang hidup dalam dunia tersebut.
Lalu, tentang apa yang saya tangkap dari percakapan tersebut, bapak Sekda juga nyatanya memiliki pengalaman merangkul kawan-kawan waria dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan dengan turun langsung ke bawah. Beliau tahu banyak tentang mereka.
Namun satu hal yang sedikit mengecewakan, tanpa mengurangi rasa hormat saya, mengapa tahun ini pemerintah kalah oleh tekanan aliansi seperti ini? Meski kita tahu bahwa ini adalah masalah umum, tidak di tingkat lokal, nasionalpun negara berkali-kali menampakkan sikap lembeknya pada keberadaan kaum fundamentalis islam (saya tidak bisa menemukan sebutan lain untuk gerakan ini).
Ada beberapa alasan yang menurut kami hanya sekadar basa-basi dan lahir dari cara berpikir yang diskriminatif. Pertama, mereka menganggap keberadaan waria ditakutkan akan mempermalukan Jeneponto.
Pertanyaannya, sejak kapan keberadaan waria ini jadi aib bagi kampung kita? Mereka telah ada sejak dulu, hidup berbaur dengan masyarakat dan ikut memberikan sumbangsihnya bagi perkembangan daerah.
Jangan berpura-pura tidak tahu, bila anda jalan-jalan ke tempat manapun dan menemukan mereka, alasan “untuk mengalihkan mereka ke kegiatan yang lebih positif/pemberdayaan,” adalah tidak sesuai kenyataan yang ada. Ketika lulusan-lulusan SMA kita kebingungan akan masa depan karena pekerjaan yang tak pasti, para waria ini telah lebih dahulu memberdayakan diri mereka sendiri, tanpa bantuan pemerintah.
Ketika anak-anak muda kita, yang selalu kita ulang-ulang sebut sebagai generasi pelanjut bangsa dan daerah melarikan diri ke kota dan enggan kembali membangun kampung halamannya, atau kabur ke Kalimantan dan Jawa mencari masa depan yang lebih baik, kaum waria ini tetap setia di kampung halaman.
Mereka membuka salon, berdagang pisang, menjadi tukang rias di pesta-pesta pernikahan, biduan, hingga memanjat plafond untuk memasang lamming, mereka tidak membebankan negara untuk urusan pengentasan pengangguran sebab mereka dapat mandiri menggerakkan roda ekonominya.
Juga, alasan bahwa keberadaan mereka tidak sejalan dengan fitrah dan ditakutkan akan memengaruhi masyarakat, tentu ini sebuah pernyataan apriori. Secara pribadi saya sendiri punya beberapa teman, sewaktu Sekolah Menengah Atas (SMA) dulu yang merupakan waria.
Mereka punya salon dan hidup mandiri, meski kami tahu bahwa mereka memiliki orientasi sexual yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya tapi tak sekalipun mereka mengajak masyarakat untuk mengikuti jalan hidupnya. Saya pribadi dalam beberapa point tidak bersepakat dengan “kampanye” LGBTQ yang sekarang ini terjadi di Indonesia.
Namun di negara yang katanya menganut demokrasi ini semua pendapat yang bertentangan harus didudukkan di atas meja diskusi. Dan yang terjadi di Jeneponto, masyarakat kita sejak dulu telah mengakui eksistensi waria dan di sisi lain kaum waria tak pernah memaksakan kehendak lebih jauh dari sekadar hidup bersama tanpa diskriminasi. Selebihnya, bisa diperdebatkan.
Yang terakhir dan yang paling konyol tentu saja alasan, “bila ada nomor untuk waria, kita akan memasukkan mereka ke dalam kelompok apa? putra kah? Atau putri? Sejak kapan kita mempermasalahkan ini? Kalaupun mereka harus memilih tinggal golongkan saja sesuai dengan jenis kelaminnya : laki-laki karena satu hal yang penting untuk dibedakan adalah jenis kelamin dan orientasi sexual.
Jenis kelamin adalah apa yang menempel pada selangkangan kita sementara orientasi sexual adalah ketertarikan secara emosional dan fisik pada jenis kelamin tertentu, sesederhana itu.
Masih banyak alasan yang bersifat diskriminatif tapi tak mesti disebutkan semua karena yang terpenting adalah pertanyaan yang kembali menyeruak, tentang posisi negara atau pemerintah atau apapun kalian mau menyebutnya, dalam upaya melindungi semua unsur dalam masyarakat dan memastikan perbedaan-perbedaan tetap terawat sebagaimana jualan para politisi yang senang dengan jargon toleransi tapi senang membunuh toleransi itu sendiri.
Kalian tahu, Jeneponto ke depannya akan menjadi semakin tidak asik jika kita membiarkan kelompok-kelompok paramiliter, semi militer dengan tendensi menang sendiri dan suka mengatasnamakan agama mengambil alih ruang publik.
Kita tak bisa bayangkan bahwa di masa mendatang orang-orang ini akan mengetuk pintu-pintu birokrasi, mengancam pejabat kita, dengan dalil yang lahir dari sikap keras hati memaksakan kehendaknya sendiri.
Kita tak akan bisa membayangkan, siapa tahu, anda meloloskan mau mereka hari ini, tak butuh waktu lama, kawan-kawan waria yang mandiri dan berdaya itu akan tercerabut dari mata pencahariannya, diusir, dan anak-anak kalian diajari menjadi hakim sedari kecil. Hakim yang tidak adil, menindas orang lemah, diskriminatif dan tidak mencerminkan budaya sipakatau.
Semuanya bisa dibicarakan secara baik-baik. Dengan saling mengerti dan tanpa pemaksaan kehendak satu sama lain. (**)
Penulis : Gufron
