oleh

Myanmar menolak penyelidikan pengadilan atas kejahatan terhadap Muslim Rohingya

TOPIKTERKINI.COM – YANGON: Pemerintah Myanmar menolak keputusan Pengadilan Kriminal Internasional untuk mengizinkan jaksa penuntut membuka penyelidikan atas kejahatan yang dilakukan terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Juru bicara pemerintah Zaw Htay mengatakan bahwa Myanmar mendukung posisinya bahwa pengadilan yang berbasis di Belanda tidak memiliki yurisdiksi atas tindakannya.

BACA JUGA: Darurat, Wabah Campak Tewaskan 6 Orang di Samoa Selandia Baru

Pernyataannya adalah reaksi resmi pertama sejak pengadilan setuju pada hari Kamis untuk melanjutkan kasus ini.

Zaw Htay mengutip pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar dari April 2018 bahwa karena Myanmar bukan merupakan pihak dalam perjanjian pembentukan pengadilan, negara itu tidak perlu mematuhi keputusan pengadilan.

“Sudah diungkapkan dalam pernyataan bahwa penyelidikan atas Myanmar oleh ICC tidak sesuai dengan hukum internasional,” katanya di ibukota Myanmar, Naypyitaw.

Posisi pengadilan adalah bahwa karena dugaan kekejaman Myanmar mengirim lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh untuk keselamatan, ia memiliki yurisdiksi karena Bangladesh adalah pihak di pengadilan dan kasusnya mungkin melibatkan deportasi paksa.

BACA JUGA: Penembak Membunuh ‘Beberapa’ Orang penonton Pertandingan Sepak Bola di California

Pernyataan tahun lalu menuduh bahwa jaksa pengadilan, dengan mengklaim yurisdiksi, berusaha “untuk mengesampingkan prinsip kedaulatan nasional dan non-campur tangan dalam urusan internal negara lain.”

Pernyataan 2018 itu juga mengatakan posisi Myanmar adalah “tidak mendeportasi orang-orang di bidang yang menjadi perhatian dan pada kenyataannya telah bekerja keras bekerja sama dengan Bangladesh untuk memulangkan mereka yang dipindahkan dari rumah mereka.”

Namun, masih belum ada pemulangan resmi Rohingya, dan aktivis hak asasi manusia menuduh bahwa Myanmar belum menetapkan kondisi yang aman untuk kepulangan mereka.

BACA JUGA: Gerilyawan Houthi dari Yaman merebut kapal Korea Selatan di Laut Merah

Zaw Htay mengatakan bahwa Myanmar telah membentuk Komisi Penyelidikan Independennya sendiri, yang membuat kemajuan dalam penyelidikannya. Dia mencatat bahwa militer juga telah membentuk Pengadilan Penyelidikan.

“Jika kami menemukan pelanggaran (hak asasi manusia), kami akan mengambil tindakan sesuai dengan hukum,” katanya.

Sebuah misi pencari fakta independen PBB yang mengumpulkan bukti luas yang dikatakannya menunjukkan bahwa persidangan untuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan layak dinyatakan pada awal tahun ini bahwa keadilan tidak dapat dilayani secara adil oleh proses peradilan di Myanmar. Dikatakan mekanisme atau proses internasional diperlukan untuk akuntabilitas.

BACA JUGA: Cina mengatakan Pembunuhan terhadap Pemimpin Negara Islam adalah Kemajuan

Gambia, atas nama Organisasi Kerjasama Islam, mengajukan kasus pada hari Senin di Mahkamah Internasional untuk menuduh Myanmar melakukan genosida dalam perlakuannya terhadap Rohingya.

Pengadilan Keadilan Internasional menyelesaikan perselisihan antar negara, sementara Pengadilan Pidana Internasional berupaya menghukum individu yang bertanggung jawab atas kejahatan. Kedua pengadilan berbasis di Den Haag. (AN)

Editor: AzQ

Loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed