oleh

Forsemesta Sultra Sambangi Kemenhub RI, Meminta Pencabutan Izin Tersus PT. WIL & Mencopot Kepala Syahbandar Kolaka

TOPIKterkini.com, Jakarta – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pemerhati Investasi Pertambangan (Forsemesta) Sulawesi Tenggara (Sultra). Menyambangi Direktorat Jenderal Hubungan Laut Kementerian Perhubungan RI. Untuk meminta mencabut Izin terminal khusus (Jetty) milik PT. Waja Inti Lestari (WIL) dan segera mencopot Kepala Syahbandar Kolaka.

Pasalnya, PT. WIL telah komersialisasi Terminal Khusus (Jetty) terhadap PT. Babarina Putra Sulung (BPS) yang diduga beroperasi secara ilegal dan Syahbandar Kolaka pun diduga terlibat aktif dalam memuluskan kejahatan pengiriman material nikel atas kedua perusahaan itu.

Koordinator Presedium Forsemesta Sultra, Muhamad Ikram Pelesa, meminta kepada Menteri Perhubungan RI, untuk segera memberikan sanksi kepada perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Hal itu, karena Diduga melakukan penipuan terhadap Negara yakni melakukan komersialisasi Terminal Khusus (Jetty) terhadap PT. Babarina Putra Sulung (BPS).

“Untuk diketahui, sebelumnya perusahaan tersebut telah dilaporkan lebih awal oleh Forsemesta Sultra Ke Mabes Polri dan Kementerian ESDM, terkait aktifitasnya adalah Ilegal Mining bermodus Izin Tambang Batu”, ujar Muhamad Ikram Pelesa pada media TOPIKterkini.com, Selasa (26/11/19).

Muhamad Ikram Pelesa mengatakan, Perusahaan PT. BPS dipimpin oleh Putra dari pemilik PT. WIL. Jadi bukan hal yang mustahil jika mereka bekerja sama saling bantu kelengkapan dokumen. Tetapi perusahaan tersebut, sebelumnya telah dinyatakan oleh Dirjen Minerba bahwa perusahaan ini bemasalah tidak terdaftar di Momi.

Lebih lanjut Ikram, Kalau saja Syahbandar Kolaka bekerja dengan baik dalam menjalankan fungsinya, berkoordinasi dengan instansi terkait, pasti ore nikel hasil garapan PT. BPS yang dijual diduga menggunakan dokumen dan tersus PT. WIL tidak akan lolos karena ilegal.

Untuk itu, “kami menilai sepertinya mereka aktif dalam berkomunikasi jadi hasilnya mulus-mulus saja aktivitas kedua perusahaan tersebut. Hal itu, kami meminta Kepala Syahbandar Kolaka dicopot dari jabatannya”, tegas Ikram.

Sementara itu, Kasubag Humas Dirjen Hubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Ibang menjelaskan, pihaknya akan menyampaikan tuntutan Forsemesta Sultra kepada Menteri Perhubungan RI dan akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

“Jika benar apa yang disampaikan oleh Forsemesta Sulta, Ikram Dkk, maka pihaknya akan memberikan sanksi tegas hingga pencabutan Izin Tersus PT. WIL dan bahkan pencopotan Kepala Syahbandar Kolaka,” kata Ibang.

Selain itu, Ikram menerangkan aktivitas pertambangan PT. WIL yang beroperasi diluar izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan aktivitas PT. BPS yang hanya mengantongi Izin Batuan. Namun disayangkan, perusahaan itu melakukan penambangan Ore Nikel.

Atas dasar itu, pihak Forsemesta Sultra akan mengagendakan pekan depan untuk melaporkan ke Kementerian ESDM dan Mabes Polri. tutupnya

Laporan : Tim

Loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed