oleh

JaDi Konut: KPU Lebih Selektif Terhadap Calon Anggota PPK Yang Terlibat Parpol dan Pendamping Desa

TOPIKTERKINI.COM – KONAWE UTARA: Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulaweai Tenggara telah resmi mengumumkan 10 besar calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) pada bulan februari ini setelah tes tertulis dilaksanakan.

Selanjutnya sesuai tahapannya kesepuluh calon anggota PPK tersebut kembali akan melaksanakan tes wawancara dikantor KPU Konut.

Hal tersebut pula juga tidak luput dari pantauan Lembaga Jaringan Demokrasi Indonesia ( JaDi ) Konawe Utara.

Menurut ketua umum JaDi Konut Masmudin, S. Ag., M.Si bahwa dalam hal melakukan perekrutan anggota PPK dirinya mengharapkan adanya sikap profesional dari KPU Konut.

Calon anggota PPK yang nantinya akan bekerja dirinya mengharapkan ” semoga benar – benar terhindar dari keanggotaan Partai Politik ( Parpol ) dengan dibuktikan pengecekkan nama calon anggota PPK pada program Sistem Informasi Partai Politik ( Sipol ) secara on line ” katanya.

Menurutnya ” Bukan hanya itu, calon anggota PPK yang juga nantinya akan diterima agar benar – benar terhindar dari badan – badan lain yang tidak disyaratkan menurut undang – undang.

” Sebagai salah satu contoh meski undang – undang KPU tidak melarang seorang Pendamping Desa ( PD ) dan Pemdamping Lokal Desa ( PLD ) ikut seleksi PPK namun sebelumnya jika itu di ketahui baiknya segera dihentikan, karena kita ketahui bersama sebuah ultimatum dari Kementrian Desa PDTT bahwa PD dan PLD dilarang keras rangkap jabatan ( Double Job ) tidak main – main sangsinya berupa pemberhentian, jadi sebelum itu baiknya KPU Konut lebih selektif lagi ” katanya.

Lanjut Masmudin ” agar melahirkan penyelenggara yang lebih profesional ditingkat kecamatan PPK jelas rujukan kita berada pada Undang – Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pilgub, pilbup dan pilwalkot menjadi Undang – Undang “.

” juga termaksud pedoman pelaksanaan tekhnis peraturan KPU nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja KPU ” tutup Masmudin yang juga mantan komisioner KPU periode 2013 – 2018 tersebut.

Laporan: Endran

Loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed