oleh

Sengkarut Ilegal Mining Blok Matarape, Kebijakan Keliru Pemerintah Pusat Lemahkan Kompetitor Daerah

Sengkarut Ilegal Mining Blok Matarape, Kebijakan Keliru Pemerintah Pusat Lemahkan Kompetitor Daerah

Oleh: Ashari, S.Sos

Diujung utara Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang berbatasan langsung, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Terdapat sebuah blok pertambangan yang menjadi incaran para “pemburu” tanah merah.

Matarape, itulah nama blok yang jadi incaran oknum “mafia” tambang. Blok itu masuk wilayah administrasi Kecamatan Langgikima, Konut. Blok Matarape sendiri merupakan eks IUPK PT. Inco (Eks PT. Vale Indonesia). Luasannya mencapai 1.682 Ha.

Garapan tambang diblok Matarape kini menjadi primadona bagi para pemburu ore. Jangan heran, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM turut mengintervensi lokasi itu, dengan melakukan lelang hingga menetapkan Harga Kompensasi Data dan Informasi (KDI) dengan angka yang cukup fantastis. Rp 180 miliar.

Kompetitor untuk masuk diwilayah itu, hanya dibatasi tiga peserta lelang tanpa perwakilan koorporate swasta. Tiga perusahaan plat merah turut menjadi kompetitornya. Adalah Perusahaan Daerah (PD) Utama Sultra (Pemprov Sultra) PD. Konasara (Pemkab Konut) dan PT. Aneka Tambang (BUMN).

Pertarungan memperebutkan blok Matarape. Panitia lelang mengumumkan PT. Antam keluar sebagai pemenang tender, dalam perebutan lahan tambang Matarape dengan berbagai manipulasi administrasi yang dilakukan PT. Antam bekerjasama dengan panitia lelang Kementrian ESDM.

Belakangan kemenangan PT. Antam melengserkan pesaingnya, PD Konasara dan PD Utama Sultra dengan cara tak beretika tercium oleh Ombusman RI. Dengan masuknya laporan keberatan PD. Konasara.

Hasilnya, indikasi kecurangan yang dilakukan panitia lelang ESDM terbukti. Dengan keluarnya keputusan berita acara Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan ( LAHP ) ORI menyatakan terbukti terjadi Maladministrasi dalam proses lelang.

Imbasnya, blok Matarape kini menyandang status Quo (kembali seperti semula).

Yang terpenting dan sepatutnya BUMD mestinya diberikan ruang untuk eksis didaerahnya. Agar tercipta kesejahteraan masyarakat lokal kearah kemandirian ekonomi daerah.
Tentunya pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM memberikan supor pada BUMD untuk berimpropisasi tanpa mengarahkan pada salah satu BUMN sebagai pemenang.

Kalaupun diberikan ruang oleh BUMN, harusnya panitia lelang fair tanpa ada yang diistimewakan. Walaupun bagaimana BUMN dan BUMD merupakan satu kesatuan.

Olehnya itu, PT. Antam sebagai kompetitor WIUPK Matarape adalah tamparan keras buat pemprov Sultra dan Pemda konut. Cukup sudah PT. Antam melakukan proses pembodohan rakyat Konut secara Totalitas.

Sejatinya, PT.ANTAM belajar banyak tentang regulasi pertambangan. Jangan ada “oknum” yang berupaya mengatasnamakan PT. Antam di Konawe Utara hanya untuk mengejar profit keuntungan oknum semata. Lantas merusak citra PT. Antam secara totalitas.

Penulis : Ashari, S.Sos
Editor : Endran Lahuku

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed