oleh

FK BPD Kecamatan Wotu Gelar Rakor Bersama di Pantai Balo-balo, Ini yang Dibahas

TOPIKTERKINI.COM, LUWU TIMUR – Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK-BPD) se Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang kedua selama tahun 2020, di Pantai Balo-balo, Desa Balo-balo Kecamatan Wotu, Luwu Timur, Sabtu (22/02/2020).

Rakor ini dipimpin Ketua Forum BPD Kecamatan Wotu, Kumar B Said, didampingi Kepala Desa Balo-balo, Ahmad Lamo, Tenaga Ahli PMD, A. Nasrul serta Pengurus FK BPD yang dihadiri koordinator pengurus Kecamatan Se Kecamatan Wotu.

Disampaikan Kumar B Said bahwa Rakor ini, dilaksanakan kali kedua di tahun 2020.

“Rapat ini merupakan kali kedua dilaksanakan tahun 2020, dan Rakor ini diharapkan dapat menyamakan persepsi seluruh anggota BPD sehingga perannya dapat maksimal membangun desanya masing-masing,” kata Kumar.

Kumar menambahkan, anggota BPD harus dapat bersinergi terhadap pemerintah desa maupun kecamatan, jangan BPD tidak sinkron dengan kepala desa, tapi memang harus proporsional,” ujarnya.

Ia pun berharap forum Komunikasi BPD ini dapat menjadi wasilah (perantara) untuk menjalin silaturahmi antar sesama anggota BPD. 

“Selain itu, Forum BPD juga dapat menjadi wadah evaluasi dan intropeksi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Balo-balo, Ahmad Lamo yang juga ikut hadir dalam  Rapat Koordinasi ini, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini.

“Saya apresiasi kepada FK BPD Kecamatan Wotu yang berinisiatif menyelenggarakan Rapat koordinasi ini untuk mengevaluasi program kegiiatan pembangunan desa agar dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan bersama,“ pungkasnya.

Di tempat yang sama, A. Nasrul selaku Tenaga Ahli PMD, menjelaskan banyak hal tentang fungsi, wewenang, serta hak anggota BPD. Dia memaparkan, BPD memiliki fungsi yang sangat strategis. 

“Pertama, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa. Kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi mayarakat Desa. Ketiga, melakukan pengawasan kinerja kepala desa,” jelasnya.

Sedangkan untuk haknya, lanjut Sasongko, BPD berhak meminta keterangan kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat, dan memperoleh tunjangan.

BPD juga memiliki wewenang untuk membahas peraturan desa dengan kepala desa, melakukan pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia Pilkades, menggali dan menampung aspirasi masyarakat, serta menyusun tata tertib BPD.(sh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed