oleh

AMPD Sultra, Geruduk Kantor Dinas DPKP Konsel terkait Program BSPS

TOPIKterkini.com – Konsel – Aliansi Masyarakat Pemerhati Daerah Sulawesi Tenggara (AMPD Sultra), melakukan unjuk rasa (Unras) di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). Terkait program BSPS. Selasa (10/3/2020).

“Berdasarkan hasil investigasi AMPD Sultra dalam bentuk rekaman audio yang kami lakukan pada bulan februari tahun 2020 kemarin. Informasinya, bahwa ada salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya sebagai penerima program BSPS itu dikeluhkan karena tidak sesuai harapan”

Atas dasar itu, AMPD Sultra menggelar demonstrasi di Kantor Dinas DPKP guna memprotes dugaan indikasi ketidak sesuaian yang diberikan kepada penerima (warga) bantuan tersebut.

Dalam orasinya, Jendral Lapangan AMPD Sultra Riswanto CS, mendesak Dinas DPKP untuk mengidentifikasi terkait program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari dana APBD tahun 2019.

Untuk itu kami berharap, agar rumah warga yang belum terselesaikan sekiranya diperbaiki secepatnya. “Kami beri waktu selama 3 hari dalam waktu tersebut dan apabila tidak terlaksana maka kami akan tempuh jalur hukum,” tegas Riswanto.

Sementara itu, Indra Rusdin selaku Kepala Dinas DPKP Konsel dengan surat yang di terima dalam Via WhatsApp, bahwa ada dugaan indikasi ketidak sesuaian, anggaran yang tersedia setiap rumah sekitar Rp. 17.000.000. Dan yang terjadi dilapangan diduga tidak mencapai 17 juta. Bahkan, dimungkinkan hanya berkisar 6,7 jutaan, sehingga masyarakat beranggapan ada indikasi kerugian Negara.

“Masyarakat sebagai unsur pemerhati dalam hal ini AMPD Sultra, saya kira wajar dan sah-sah saja menyampaikan pengaduan kepada Penanggung Jawab Program Kegiatan (PPK),” tutur Kadiis DPKP Konsel.

Saya sebagai Kadis DPKP Konsel, sangat mengapresiasi dan ini adalah suatu kontribusi yang perlu kami ketahui sehingga dalam progres kegiatan pembangunan kedepan lebih extra dalam mengawal semua kegitan pembangunan sesuai dengan perencanan anggaran dan biaya.

“Aksi adik-adik dari AMPD Sultra, saya mengapresiasi telah melakukan pengawasan dilapangan. Saya berharap, pengawasan kepada kami terus berlanjut,” kata Rusdin.

Lanjutnya, kalau anggaran yang saya ketahui pada saat itu, saya masuk dalam tim survey yang diketahui sesuai arahan Kadis Lama, bahwa kita identivikasi sesuai tingkat kerusakan “Intinya adalah Peningkatan Kualiatas (PK).

Kemudian, kriterianya sudah ada misalnya, lantai tanah, dinding dan beratapkan rumbia serta sirkulasi udaranya tidak memenuhi syarat. Pokoknya rumah tidak layak, itu adalah salah satu wajib penerima bantuan. Jelasnya.

“Dan pihak penyedia melalui PPK, bendahara langsung di transferkan ke rekening toko yang menyalurkan bantuan itu dalam bentuk material. Melaui toko terdekat itu sebagai bentuk pemberdayaan”

Masih kata Rusdin, yang terhambat itu kan di Desa Anggondara sebab ada kesepakatan Swadaya. Kalau diikuti juknis dari provinsi sebenarnya dan dibuktikan tidak siap material meski sudah di data mereka pun tidak akan melayani rumah atau tdak akan memberikan bantuan. Tapi kami masih memberikan kebijakasanaan, paling tidak siap menyatakan ber-Swadaya dan kemudian sudah di hitungkan Swadayanya mereka tapi yang terjadi setelah dibongkar, di perbesar rumahnya, Swadayanya yang tidak jadi, tapi material dari kami sudah turun dan sudah siap. tutupnya.

Laporan : Muhammad Sopian

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed