oleh

Evaluasi Pengawasan Selama Pendemi Covid-19, Bawaslu Provinsi Agendakan Rakor

TOPIKTERKINI.COM – JENEPONTO | Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Kamis (28/5/2020)  menyelenggarakan rapat evaluasi pelaksanaan pengawasan selama masa pendemic 2019.

Kegiatan rapat kordinasi yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting, menghadirkan ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan untuk menyikapi rencana pelaksanaan pilkada tahun 2020 dimasa pendemik covid-19,

Evaluasi Pengawasan Selama Pendemi Covid-19, Bawaslu Provinsi Agendakan RakorPembahasan secara daring dengan agenda pelaksanaan pengawasan sebelum dan selama masa pendemik baik daerah yang melaksanakan pilkada tahun 2020 maupun daerah yang tidak melaksanakan pilkada.

Dikutip dari halaman jeneponto.bawaslu.go.id, Pelaksanaan pengawasan sebelum masa pendemi covid 19, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mencatat ada 6 kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan, Kordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Amrayadi,SH dalam sambutannya “setidaknya Bawaslu Kabupaten yang melaksanakan pilkada tahun 2020 sudah melaksanakan training pengisian laporan pengawasan secara daring, rakernis pengawasan pengawasan pencalonan, mengeluarkan himbauan kepada pemda terkait pasal 70 dan 71 UU Nomor 10 Tahun 2016, rapat dengan gugus tugas bersama KPUD serta sosialisasi pengawasan partisipatif bersama dengan NGO dan LSM dan Media”,

Sedangkan bagi daerah yang tidak melaksanakan pilkada, lanjut Amrayadi “bagi daerah yang tidak melaksanakan pilkada, kegiatan pengawasan berfokus pada pengawasan rekapitulasi data pemilih berkelanjutan, pelaksanaan SKPP Daring dan penelitian”.

Selian itu, Amrayadi juga berpesan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, “meskipun ada atau tidak ada dugaan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten/kota tetap membuat laporan hasil pengawasan, sehingga jejak administrasi tetap kita miliki, pengisian laporan hasil pengawasan yang dilakukan secara daring”.

Dalam rapat kordinasi, ketua Bawaslu Kabupaten Jeneponto, Saiful,SH menyampaikan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto, “kami di Kabupaten Jeneponto yang tidak melaksanakan pilkada tahun 2020, tentu kami melaksanakan pengawasan data pemilih berkelanjutan”.

Menurut Saiful, “pengawasan data pemilih berkelanjutan telah dilaksanakan selama tiga bulan terakhir, setiap pengawasan yang dilakukan kami memiliki catatan dalam pelaksanaannya, kami butuh penegasan bagaimana perlakukan data pemilih khusus pada pemilu 2019 apakah semuanya dimasukkan kedalam Daftar pemilih meskipun elemen datanya tidak lengkap, mungkin secara teknis terkait dengan pengawasan data pemilih berkelanjutan dibutuhkan Perbawaslu yang mengatur pengawasan data pemilih berkelanjutan”.

Hal senada di sampaikan oleh Kordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jeneponto, Hamka,S.PdI “kami melihat ada belum ada upaya untuk membuka kotak suara oleh KPU Jeneponto karena terkait dengan pengambilan data DPK, karena dalam surat Edaran KPU RI tidak menyinggung soal pembukaan kotak suara untuk mengambil data DPK”.

Menanggapi persoalan yang dihadapi bawaslu Kabupaten Jeneponto, Amrayadi menanggapi “pelaksanaan pengawasan masih mengacu ke surat edaran Bawaslu RI nomor 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2019, ini memang menjadi persoalan nasional karena belum di tuangkan dalam bentuk peraturan bawaslu, sebenarnya Bawaslu Provinsi Sulawesi selatan telah menyampaikan jauh-jauh hari kepada Bawaslu RI baik melalui rapat-rapat kordinasi maupun melalui penyampaian secara pribadi (baca:WA), tetapi sepertinya masih berfokus pada penataan pilkada 2020”, jawab Amrayadi.

Lanjut Amrayadi “kendala pembukaan kotak suara untuk mengambil dokumen A-DPK memang masih terjadi di beberapa daerah, selanjutnya penyampaian dari Bawaslu Jeneponto akan kita diskusikan dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan”.

Diakhir acara, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Drs. HL Arumahi,MH “ini titik start kita untuk membangkitkan semangat pengawasan, kita harus mulai berfikir apa yang harus kita lakukan di tengah pendemik, terutama bagi daerah yang tidak berpilkada harus berfikir kreatif untuk melakukan kegiatan, ini untuk menepis bawaslu setelah pilkada atau pemilu tidak melakukan sesuatu dengan jalan membangun relasi dengan beberapa pihak termauk mengembangkan diskusi secara daring”.

Laporan: Usman S

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed