oleh

Dituduh Lakukan Pungli, Kepsek MTs Al Falah Minta Pendampingan Hukum dari BPPH

TOPIKTERKINI.COM – JENEPONTO | Badan Pembelaan dan Penyuluhan Hukum MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Jeneponto, menerima laporan dari Ibu Kasmawati, S.Ag terkait dengan kasus pencemaran nama baik pada hari Kamis 9 Juli 2020 bertempat di sekretariat Bersama MPC Pemuda Pancasila Jeneponto di Jalan Lingkar,

Dalam laporannya tersebut Ibu Kasmawati, S.Ag meminta kepada BPPH MPC Pemuda Pancasila untuk didampingi dalam hal upaya hukum. Laporan ini telah diterima oleh Fachrul Hamidin selaku Sekretaris BPPH.

Dalam laporan yang telah dilakukan oleh Ibu Kasmawati, S.Ag,MPd yang menjelaskan terkait dengan kronologisnya yang beranggapan bahwa merasa telah dicemarkan nama baiknya selaku kepala sekolah di MTs Al Falah atas dugaan adanya Pungli yang telah dilakukan.

Berdasarkan laporan tersebut, maka Chaerul Fajrin Faad selaku Ketua III BPPH MPC PP menyampaikan bahwa kami akan melakukan pendampingan dan upaya hukum terhadap Ibu Kasmawati yang merasa telah dicemarkan nama baiknya.

“Untuk itu berdasarkan permintaan tersbut, maka kami akan membuatkan surat kuasa khusus untuk mendampingi dan mewakili kepentingan hukum serta hak-hak ibu kasmawati” Tegas Chaerul Fajrin Faad selaku Ketua III BPPH MPC PP

Pada kesempatan yang sama juga telah ditandatangani Surat Kuasa Khusus antara Ibu Kasmawati, S.Ag,MPd selaku Pemberi Kuasa yang menguasakan kepada Pengurus BPPH MPC PP Jeneponto selaku Penerima Kuasa..

Selanjutnya Hari Susanto, SH selaku ketua BPPH MPC PP mengatakan bahwa kasus pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), Pasal 310
Ayat (1) dan ayat (2).

Selain itu juga pencemaran nama baik melalui media sosial diatur juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (“UU ITE”), Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 UU ITE pada intinya menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

“Olehnya itu dalam waktu dekat ini kami akan melaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik yang dialami oleh klien kami” Unghkap Hari Susanto, SH selaku ketua BPPH MPC PP

“Saya berharap kepada BPPH MPC PP selaku kuasa hukum atas masalah yang menimpa saya secara pribadi, maka saya berharap, BPPH MPC PP Jeneponto mengembalikan nama baik saya secara pribadi dan Yayasan yang telah kami bangun Bersama” Jelas Kasmawati, S.Ag,MPd selaku kepala sekolah MTs Al Falah

Laporan: Kusuma Jaya Bulu

Komentar

News Feed