TOPIKterkini.com–Bantaeng: DPRD Kabupaten Bantaeng gelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi-fraksi atas Ranperda Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD Tahun 2019 yang berlangsung di Ruang sidang utama Gedung DPRD Bantaeng, Jum’at 24/7/2020.
Rapat Paripurna yang dipimpin langsung ketua DPRD Hamsyah Ahmad dihadiri Wakil Bupati Bantaeng H. Sahabuddin, Forkopimda, Sekda Abd. Wahab dan Pimpinan OPD lingkup Pemkab Bantaeng.
Usai membuka rapat, agenda penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi. Pada kesempatan ketiga setelah Fraksi Karya Demokrasi Nurani Indonesia (KDNI) dan Fraksi PKS menyampaikan pandangan fraksinya.
Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dhimas Darmadi yang mewakili fraksi PKB, membacakan pandangan fraksinya, pada poin satu sama seperti fraksi KDNI dan PKS mengapresiasi penilaian WTP lima kali berturut turut dari BPK, serta menyetujui Ranperda LPJ APBD 2019 ditetapkan menjadi perda. Pada poin kedua sempat membuat legislator lainnya tersentak, mendengarkan rekomendasi partai PKB yang dibarengi dengan ancaman bahwa fraksinya akan melakukan abstain jika rekomendasi fraksinya diabaikan Bupati Bantaeng.
“Fraksi partai kebangkitan bangsa merekomendasikan kepada Bapak Bupati Bantaeng untuk membuat konsep yang jelas tentang peningkatan kesejahteraan tenaga honorer, yang jumlahnya sekitar 5.000 orang di Kabupaten Bantaeng. Dan apabila ini tidak menjadi perhatian, maka fraksi partai kebangkitan bangsa akan abstain disetiap kegiatan rapat paripurna anggota dewan yang terhormat” sebut Dhimas dengan lantang yang membuat pendengar tersentak dari duduknya.
Pandangan yang disampaikan fraksi PKB ini diajukan setelah legislator termuda ini bersama Kepala BKPSDM Muslimin ke Kemenpan-RB beberapa waktu yang lalu.
“Kita dari komisi A, konsultasi ke Kemenpan sebelum ada Pandemi ini, kita sempat konsultasi masalah honorer bersama kepala BKD Bantaeng” ungkap Dhimas kepada pewarta usai sidang paripurna.
Menurut legislator PKB ini, ada ruang untuk tenaga honorer untuk ditingkatkan kesejahteraannya, jika dikonsep dengan baik, sebelum honorer ini dihapuskan tahun 2024, tutur Dhimas.
Lebih jauh dikatakan Dhimas bahwa penghapusan tenaga honorer nanti tahun 2024, namun yang menjadi pertanyaan tenaga honorer yang ada saat ini..?, termasuk tenaga pendidik, masih terdapat sekitar 5.000 orang dengan penghasilan berkisar antara 200 ribu hingga 500 ribu, ulasnya.
Hal ini masih kata Dhimas, perlu dicarikan konsep dan regulasinya sehingga mereka dapat ditingkatkan kesejahteraanya, tuturnya.
Untuk memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer, PKB siap mengambil sikap akan memperjuangkan mereka sampai akhir dan ini sudah menjadi keputusan bersama Fraksinya untuk abstain jika pemerintah tidak memperhatikan apa yang menjadi rekomendasi kami, pungkas Dhimas.
Secara terpisah Kepala BKPSDM Bantaeng Muslimin Maharang yang dihubungi via ponselnya mengapresiasi sikap dan perjuangan Dhimas dan Fraksinya.
“Saya mengapresiasi perjuangan Dhimas dan fraksinya, kan yang diperjuangkan tenaga honorer, dan itu adalah saudara kita warga Bantaeng” kata Muslimin.
Masalahnya lanjut Muslimin, kita masih terbentur dengan regulasi yang ada, tutup Muslimin dari balik ponselnya.
Laporan: Armin
