oleh

Kajari Konsel Jadi Narasumber Sosialisasi Penanganan Tindak Pidana Pilkada Serentak

TOPIKTERKINI.COM – KONAWE SELATAN | Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Dr. Aprilliana Purba, SH.,MH menjadi nara sumber pada sosialisasi “Penanganan Tindak Pidana¬† Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020”.

Acara yang di selenggarakan beberapa hari lalu (Kamis, 20/8/2020) di Wonua Monapa Resort Kecamatan Ranomeeto ini, merupakan kegiatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konsel.

Kajari Konsel Jadi Narasumber Sosialisasi Penanganan Tindak Pidana Pilkada SerentakDikesempatan itu Kajari, Dr Aprilliana mengingatkan agar di tahun politik individu bijak dalam mengikuti irama pesta demokrasi Pilkada serentak yang bakal digelar Desember mendatang, seperti menghindari penyebaran hoax atau bersifat menjatuhkan calon kada lain.

“Stop menebar informasi hoax atau black campaign yang tujuannya menyerang cakada ditengah tahapan pilkada, apalagi sampai membagikan di media sosial,” ujarnya.

Hal tersebut menurutnya dapat menurunkan kualitas pilkada dan berpotensi melanggar hukum. Yang tentunya bisa merugikan oknum bersangkutan.

Dan memang tidak bisa dinafikkan, sambungnya, pelanggaran saat pelaksanaan pilkada yang digelar ditengah pandemi covid-19 sangat berpotensi meningkat.

“Kerap terjadi jika ada pemilihan pemimpin, bukan hanya di Indonesia diluar juga demikian adanya saling menjatuhkan, untuk itu kita harus kontrol diri dengan bertindak rasional baik pemilih maupun kontestan pemilu,”imbuhnya.

“Itulah gunanya belajar mengendalikan diri untuk tidak ikut terjerumus di dalamnya yang membahayakan diri yang dapat berujung pada tindak pidana pemilu,”tambah Aprilliana.

Olehnya itu melalui sosialisasi ini, ia berharap masyarakat bisa lebih memahami jenis potensi tindakan pelanggaran hukum yang dimaksud. Untuk selanjutnya menghindari hal tersebut.

Pada kesempatan itu, Ia juga menyampaikan landasan hukum untuk menjerat seseorang baik pemilih maupun konstestan dalam tindakan melawan hikum tersebut diantaranya UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilgub, Pilbup dan Pilwali, PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal pilkada serentak, yang selanjutnya dikuatkan dalam Peraturan bersama Bawaslu, Kepolisian dan Kejagung No 14 Tahun 2020 tentang sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu).

Namun, tutur ia, apabila terjadi tindak pidana pemilu, tetap mengedepankan sesuai asas Gakkumdu, yakni keadilan, kepastian, pemanfaatan bersama dimuka umum dan praduga tidak bersalah.”Saya mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi seluruh tahapan dengan menjadi pemilih atau peserta kontestan yang baik, taat hukum dan lebih rasional sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” tukasnya.

Menutup arahannya, Dr. Aprilliana menyatakan dengan tegas bahwa dalam bekerja lembaga yang dipimpinnya selalu mengedepankan sifat dan sikap profesional, proporsional, dan akuntabel. “Selain itu kita terus berikan pemahaman, dan tingkatkan kualitas pengawasan bagi penyelenggara serta memberi masukan kepada partisipasi masyarakat dalam kesiapan menghadapi pilkada serentak tersebut, diantaranya melalui sosialisasi seperti ini,” tandasnya.

Untuk diketahui, kegiatan sosialisasi dihadiri pihak Bawaslu, KPU, Kejaksaan, Kesbangpol, Satpol PP, Kepolisian, Partai Politik dan Lembaga Pemantau Pemilu.

Laporan: Alfian

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed