oleh

Inspiratif Komisi III DPRD Berau Tentang Penetapan Alur Sungai untuk di Perdakan Perlu di kaji ulang

TOPIKTERKINI.COM – BERAU KALTIM | Rapat kerja gabungan komisi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten berau yang di pimpin langsung ketua DPRD kabupaten berau Madri pani.SE di dampingi kepala biro hukum kabupapeten berau, dihadiri tiga orang anggota dewan yang hadir, tak lain membahas agenda konsultasi publik dan seminar, Draff laporan pendahuluan raperda.tentang pengaturan alur sungai segah dan kelai di kabupaten berau.

Rapat kerja ini dihadiri beberapa unsur SKPD yang terkait, kepala wilayah kecamatan dan beberapa asosiasi pengusaha tadi pagi srkitat pukul 10 pagi diruang rapat lantai satu gedung DPRD berau pada 07/10/20.

Ketua DPRD Madri pani SE yang saat itu memimpin rapat gabungan terpaksa harus meninggalkan ruang rapat karna hari itu juga ia bertolak ke jakarta dalam rangka kedinasan, iapun mebyerahkan rapat ini ke biro hukum pemerintah daerah.

Rapatpun aga sedikit alot karna inisiatip komisi tiga DPR yang mengusulkan agar pengaturan alur sungai segah bisa menjadi satu peraturan daerah( perda), mengingat keberadaan sungai segah yang sala satu pintu masuk perputaran ekonomi masyarakat, oleh karenanya patut menjadi perhatian, seperti mengatasi terjadinya kedangkalan dan bagaimana mengatasinya.,

Olehnya itu pemerintan melalui komisi tiga DPRD berau, punya inisiatip alur sungai segah dan sungai kelai ini di tuangkan dalam agenda draf raperda agar bisa menjadi peraturan daerah.

Namun insiatip Komisi tiga ini perlu dikaji kembali jangan sampai pemerintah daerah telah menetapkan satu peraturan daerah yang pada ahirnya bertentangn dengan kebijakan pemerintah pusat, seperti yang dikemukakan kepala dinas perijinan bapak datu kusuma, dalam rapat teraebut, iya menegaskan. Sisi kewenangan pengaturan alur sungai di sepakiti dulu dasar hukum pelaksanaannya, peraturan mentri perhubungan 52.thn 2012 ,kementrian perhubungan suda melimpahkan permen ini kepada PKPN untuk di atur dalam prodak perizinannya

Olehnya itu kita singronkan dulu dasar kewenangannya pemerintah daerah mebgatur penyelenggaraan alur sungai.
Hal senada juga dikatakan forum asosiasi kemaritiman, dikatakannya kalau berbicara masalah perda untuk sungai segah kabupaten berau, tentu ini merupakan alur pelayaran umum, maka tentu kewenangannya ada di pusat, maka dengan adanya kewenangan yang ada di pusat, maka hukum yang berlaku tentu ada di dalam undang undang nomer 17, thn 2008 junto PP, 61.2009.

Nanum pada intinya menurutnya apa yang akan diupayakan pemerintah kami selaku forum yang selama ini memanfaatkan alur sungai, tetap mendukung upaya tersebut dalam hal pemanpaatan alur sungai yang memadai, guna melancarkan masuknya barang untuk kebutuhan ekonomi masyarakat.Senentara itu dari kantor unit penyelenggara pelabuhan KUPP, mebdukung upaya pemerintah daerah dalam upaya pemapaatab alur sungai untuk di perdakan, apalagi di undang undang nomer 15. Tahun 2015., dimungkinkan bisa, namun perlu mengikuti tahapan tahapannya.

Laporan: Sofyan Olii

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed