TOPIKTERKINI.COM – Suasana pesta demokrasi ditengah pandemi covid-19 yang sementara berlangsung memasuki tahapan kampanye pertemuan terbatas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, diharapkan tidak mengganggu sikologis masyarakat untuk menentukan pilihannya terhadap calon kepala daerah dengan mengedapankan syarat-syarat pemimpin yang baik, amanah, dan demokrtis.
Keputusan pemerintah pusat yang tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2020, merupakan keputusan yang penuh pertimbangan dari berbagai aspek dan sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik itu aspek ketatanegaraan, ekonomi, sosial politik, keamanan, dan lainnya.
Dalam hal soal sosial ekonomi, pemerintah pusat mengeluarkan berbagai bantuan langsung tunai, UMKM, dengan syarat yang sangat sederhana tidak menyulitkan masyrakat. Hal ini dilakukan Presiden Ir. Joko Widodo, agar kehadiran negara benar-benar menyatu dan dirasakan nyata oleh seluruh masyarakat diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana cita-cita pendirian bangsa dan negara NKRI, yakni untuk memerdekakan manusia dibuma bumi ini dari segala bentuk penindasan, hal ini disampaikan Mukmin Syarifuddin, S.Sos, M.Si kepada Liputan Indonesia, mengamati langsung perhelatan pesta demokrasi pemilihan Kepala daerah di beberapa daerah yang sementara berlangsung sekarang ini.
Mukmin Syarifuddin, S.Sos, M.Si (MSY) Pemerhati Demokrasi, Pernah Mengajar di Universitas Darussalaam Ambon (2013-2016), dan masih tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor Pengembangan Sumberdaya Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Alumni Magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Sarjan Ilmu Administrasi Negara, menyatakan, ” Pencederaan, penghianatan, bahkan penindasan dan penjajahan terhadap rakyat sudah sementara berlangsung dalam ajang pesta demokrasi pilkada, ditengah situasi pandemi covid-19. Yakni, segala bantuan sosial dari pemerintah pusat, seperti PKH, UMKM, dan lainnya dimanfaatkan oknum tertentu dengan menekan, menakuti bahkan mengancam tidak akan diberikan, apabila dukungan pilihan calon Kada berbeda.
Ditambahkan MSY, tentu yang dapat melakukan ini, oknum pemerintah kecamatan dan desa yang langsung berada ditengah masyarakat. Ini bisa saja dilakukan atas tekanan, dan komitmen kepentingan pribadi (jabatan dan kekuasaan), dengan calon Kepala Daerah Petahana.
Mukmin Syarifuddin, menjelaskan ” penekanan dan pengancaman dalam bentuk apapun terhadap masyarakat, atas program pemerintah pusat sebagai wujud nyata kehadiran negara atas situasi sekarang ini, merupakan prilaku nyata oknum yang sudah menampakan dirinya “Penjajah Baru Zaman Millenial”.
Oleh karena itu, MSY mengajak, masyarakat harus sadar, bangkit dan berdiri tegak, melawan penjajah millenial, berdaulat atas hak secara hakiki yang Tuhan berikan semenjak dilahirkan dimuka bumi, melawan semua tekanan dengan memerdekakan dirinya memilih berdasarkan petunjuk hati nurani”.
Fakta yang membuat hati nurani Mukmin Syarifuddin tergerak bercampur prihatin, saat ditemuinya salah seorang warga di salah satu desa di Wilayah Kec.Bonegunu, Kab. Buton Utara, Prov. Sulawesi Tenggara, untuk diketahui juga sementara berlangsung tahapan Pilkada kampanye terbatas. Dimana, warga yang berinisial LB, bercerita, ” kami susah mau menentukan pilihan, sebab baru-baru ini, ada oknum ASN, dari dinas tertentu menyampaikan, kalau mau dapat bantuan harus ikut arahan”,
Bahkan beredar isu, ada video oknum ASN dari dinas tertentu yang mengarahkan, sedikit mengacam warga, jika ingin mendapatkan bantuan harus mendukung calon Kada yang diarahkannya.
Atas isu video tersebut, MSY sapaan akrabnya, bersama tim LSM dari Jakarta, gabungan dari beberapa penggiat pengawal demokrasi, yang sudah lama kerjasama dengan beberapa lembaga, kementerian terkait. Seperti KPK, Bawaslu RI, Kepolisian dll. Akan melakukan investigasi, memburu file video dimaksud.
Sebab, indikasi informasi yang didapatkan, didalam video tersebut, oknum ASN jelas menyatakan, menyebut nama oknum kepala dinas tertentu, dan atas arahan salah satu calon kepala daerah.
Atas segala isu, berseliwerannya soal tekanan, dan adanya video yang dimaksud, maka MSY meminta kepada seluruh masyrakat Buton Utara, agar tidak takut, bahkan kalau ada ancaman, tekanan, termasuk file video. Segera laporkan ke BAWASLU Kabupaten Buton Utara, agar segera diproses. Apabila terbukti, yakni pelapor benar mengalami, maka tidak menutup kemungkinan oknum ASN akan dikenakan sanksi tegas, terutama pasangan Calon Kepala Daerah yang terbukti mengancam, menekan, mengarahkan, mengatas namakan bantuan apapun, dapat dikenakan sanksi dicoret, dikeluarkan (diskualifikasi) dari keberadaanya sebagai peserta calon kepala daerah ( cakada ).
Diakhir releas press nya, Mukmin berharap, agar masyarakat siaga satu, membantu tugas Bawaslu RI, demi terlaksananya pesta demokrasi Pilkada serentak yang bebas dari segala bentuk gangguan terhadap hati nurani masyarakat sebagai wajib pilih. Jangan takut, sudah saatnya untuk merdeka total, merdeka sebagaimana kemeredekaan kemanusian yang berkedaulatan atas segala kebebasan yang melekat didalam masing-masing jiwa utuh manusia. Insan-Al Kamil, dimuka bumi Tuhan, MERDEKA…
Laporan: Jean Arsat
