oleh

PN Tolitoli Vonis 2 Orang Kasus Pelanggaran Pilkada 2020

Topikterkini.com.Tolitoli – Pengadilan Negeri kabupaten Tolitoli, Kamis 14 Januari 2021 menjatuhkan vonis kepada 2 tersangka tindak pidana Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020.

Pengadilan Negeri Tolitoli memvonis 2 terdakwa dengan hukuman kurungan yang berbeda, terdakwa pertama Amirullah alias Mindollah sebagai Ketua RW Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan yang terbukti melakukan tindak pidana pilkada dan dijatuhkan vonis 3 tahun 3 bulan penjara dan denda 39 juta subsider 1 bulan kurungan oleh majelis hakim PN Tolitoli yang di ketuai Dion Handung Harimurti ” ungkap Kasi Pidum Kejari Tolitoli, La Ode Muh Nuzul.

Selain itu terdakwa tindak pidana ke 2 atas nama Firman Abdul Majid alias Iman di vonis 3 tahun penjara dengan denda sebanyak 36 juta subsider 1 bulan kurungan.

Awal kasus ini bemula pada saat pencoblosan serentak pada tanggal 9 Desember 2020 di TPS 5 kelurahan Panasakan, terdakwa Amirullah selaku ketua RW menguasai empat dokumen surat panggilan memilih terhadap warganya, ke empat warga tersebut di ketahui telah berdomisili di tempat lain, sehingga panggilan itu tidak di distribusikan oleh terdakwa, dan seharusnya surat panggilan tersebut di kembalikan kepada pihak KPPS.

Pada saat hari pencoblosan terdakwa Amirullah bertemu dengan rekan nya yang juga menjadi salah satu terdakwa agar mau mencoblos dengan menggunakan Nama lain yakni Abdul Kadir dan memerintahkan untuk melakukan pencoblosan kepada salah satu Paslon.

Usai pelaksanaan pencoblosan terdakwa mendapat protes dari salah satu saksi pasangan calon karena saat melakukan pencoblosan terdakwa bukan atas nama pada surat panggilan.

Buntut dari kejadian tersebut langsung ditangani oleh tim Gakumdu kabupaten Tolitoli.

Dalam ketetapan putusan majelis hakim menilai, kedua tersangka secara terbukti dan sah melakukan pelanggaran Pilkada dan melanggar pasal 178c ayat 2 dan pasal 178c ayat 1 undang -undang RI nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Pasca putusan dibacakan , majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwah Amirullah, apakah vonis tersebut diterima atau akan melakukan banding, bersama pengacara terdakwa.

Setelah dilakukan negosiasi, terdakwah justru mengatakan pikir pikir.

Sementara JPU sendiri ketika diberikan kesempatan oleh majelis hakim memberikan pendapat yang sama dan pikir pikir terhadap putusan tersebut.

Kuasa hukum kedua tersangka Moh.Sabran mengatakan kepada Media ini Kamis (14/1/2021) mengatakan bahwa peristiwa ini tidak bisa dilihat secara sendiri sendiri dan terpisah namun peristiwa ini menjadi satu kesatuan yang utuh yang harus di lihat secara konfrehensip dari segi kemanusian dan segi pelanggaran sehingga akan di ambil suatu pertimbangan.

Di sebutkannya bahwa tuntutan jaksa 3 tahun dan merupakan ancaman pidana maksimal tetapi tim kuasa hukum terdakwa berharap dengan pertimbangan kedua terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga.

” Terdakwa tidak memiliki unsur kesengajaan dalam melakukan pelanggaran Pilkada tersebut karena adanya kemiripan nama dirinya, dan dalam waktu 3 hari akan melakukan negosiasi dan musyawarah dengan tim hukum untuk langkah selanjutnya apakah akan melakukan banding atau menyetujui putusan majelis hakim,”Pungkasnya.

Liputan: Andis

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed