oleh

Sekda Jeneponto Bahas Surat Edaran Kemenkeu RI

Topikterkini.com-Jeneponto | Sekda Jeneponto, Syafruddin Nurdin didampingi Asisten II dan Asisten III membahas surat edaran Kemenkeu RI melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: SE-2/PK/2021 dalam acara Coffee Morning diruang Pola Pangrannuanta Kantor Bupati, 8/3/2021.

Surat edaran Kemenkeu RI tersebut, tentang penyesuaian Penggunaan Anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, kemudian dipertegas kembali dengan Surat Edaran nomor : SE-3/PK/2021.
Sebagai tindak lanjut implementasi dari pemberlakuan Instruksi Mendagri No 3 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro dan pembentukan posko penanganan Covid-19 ditingkat Desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Surat Edaran tersebut, diwajibkan melakukan penyesuaian penggunaan (Refocussing) anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk TA 2021, yang meliputi : Pemerintah Daerah melakukan realokasi dan refocussing Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) dalam rangka Penyediaan dukungan pendanaan belanja kesehatan penanganan Covid-19 dan prioritas lainnya, yaitu : Dukungan Operasional pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, pemantauan, penanggulangan dampak pasca vaksinasi, distribusi, insentif tenaga kesehatan dalam rangka pelaksanaan vaksinasi, insentif tenaga kesehatan dalam rangka penanganan Pandemic Covid-19.

Dukungan pendanaan ditetapkan Kemenkeu melalui Direktur Perimbangan Keuangan, paling sedikit 8% dari alokasi DAU TA 2021 atau sesuai kebutuhan Daerah dengan memperhatikan tingkat kasus Covid-19 yang ditetapkan oleh BNPB.

Disamping Dana DAU, pelaksanaan Dana Desa juga diarahkan penggunaannya (earmarked) pada : Bantuan Langsung Tunai Desa Paling sedikit 8% dari pagu Dana Desa diarahkan pada kegiatan penanganan covid-19, yang merupakan kewenangan Desa berupa Aksi Desa Aman Covid-19 dan Satuan Tugas Desa Aman Covid-19.

“Untuk Dana DAK Fisik TA 2021, Pemerintah Daerah wajib mengutamakan Penyerapan sebanyak mungkin tenaga kerja local dan penggunaan bahan baku local,” harap sekda

Ditempat terpisah Kabid Anggaran Syamsulriady Yakub, Menyampaikan, Bahwa selain tindak lanjut dari Surat Edaran Kemenkeu tersebut, Pemerintah Daerah juga diwajibkan melaksanakan ketentuan Peraturan Menkeu No 17/PMK/07/2021 tentang pengelolaan dana transfer ke Daerah TA 2021, dalam mendukung penanganan Covid-19 dan dampaknya. Dimana seluruh Pemda mengalami pemangkasan dana transfer, yaitu pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU).

Termasuk Jeneponto, dari penetapan DAU TA 2021 pada APBD Pokok sebesar Rp. 624.726.479.000 dipangkas Pemerintah Pusat sebesar Rp. 20.008.335.000,- atau 3,2 %, sehingga DAU Jeneponto TA 2021 sisa Rp. 604.718.144.000, tentu secara otomatis berdampak pada rasionalisasi / pengurangan anggaran pagu belanja seluruh OPD yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto akan melakukan Rasionalisasi Anggaran DAU bagi seluruh OPD, kurang lebih 20 Milyar, ditambah dengan realokasi/refocussing anggaran untuk mendukung penanganan Vaksinasi Covid-19 paling sedikit 8% dari alokasi DAU atau sebesar kurang lebih 48 Milyar.

Saat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah melaksanaan rapat pendahuluan, untuk pembicaraan awal rencana Rasionalisasi anggaran DAU dan refocussing/realokasi anggaran tersebut.

“Dalam waktu dekat akan dilakukan penyesuaian kembali pada APBD yang tentunya akan dilakukan kajian dan pembahasan terkait kegiatan yang menjadi target Rasionalisasi dan Realokasi/refocussing tersebut,” tambah sekda.

Sekda juga menyampaikan adanya Ketentuan, setiap Pemerintah Daerah wajib melaporkan pelaksanaan rasionalisasi anggaran ke Kemenkeu sebagai syarat penyaluran DAU bulan berikutnya.

“Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan pelaksanaan Rasionalisasi Anggaran secara tepat waktu, maka Kemenkeu akan melakukan Penundaan penyaluran DAU TA 2021, dan kemungkinan akan dilakukan pengurangan transfer DAU sebanyak 25% setiapbulannya, apabila Pemda tidak menyampaikan laporannya,” ujar Sekda.

Selain itu, dibahas pula hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan tentang laporan keuangan Perangkat Daerah dalam hal penyelesaian piutang Pemda kepada pihak ke tiga dan Laporan Tindak Lanjut (LHP) BPK tahun sebelumnya yang akan berkontribusi pada Opini WTP BPK.
“Semua ini harus kita tuntaskan untuk mendapatkan penilaian BPK yang lebih tinggi,” tutup Sekda.

Hadir dalam acara Coffee Morning tersebut Kepala OPD, Kadid, Kabag dan Camat se Kabupaten Jeneponto dengan mengedepankan protokol kesehatan.

Laporan: Usman S
Editor : M. Nasir Ibrahim

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed