TOPIKTERKINI.Com,BANGGAI – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Banggai, bersama sejumlah perusahaan tambang bijih nikel yang beraktivitas di Desa Siuna Kecamatan Pagimana, pada Rabu sore (10/3/2021), Komisi II belum melahirkan rekomendasi.
anggota Komisi II masih akan melakukan peninjauan sejumlah tempat yang menjadi poin penting melalui pembahasan RDP itu.
“kesimpulan dari RDP ini Komisi II belum bisa mengeluarkan rekomendasi. kami masih akan melakukan peninjauan barulah akan mengeluarkan rekomendasi” kata Ketua Komisi II Sukri Djalumang sebelum menutup RPD.
RDP menyikapi aduan dari Front Gerakan Rakyat Mahasiswa Bersatu terkait maraknya aktivitas pertambangan nikel di wilayah Desa Siuna, Kecamatan Pagimana serta rencana masuknya tambang nikel di Kecamatan Bualemo serta Masama.
Rapat dengar pendapat yang menghadirkan sejumlah perwakilan perusahaan tambang nikel. Yakni, perusahaan PT. Penta, PT. Prima Darma Karsa, PT. Integra, PT. ABM, bersama perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banggai, Camat Bualemo, Camat Pagimana, Kades Siuna, Kades Trans Mayayap, Kades Mayayap, juga menyoroti tentang penggunaan jalan provinsi oleh yang diduga tidak mengantongi izin penggunaan. Akibat penggunaan jalan berdampak pada terganggunya arus lalulintas yang menghubungkan antara Kecamatan Bualemo dan ibu Kota Kabupaten Banggai.
Komisi II juga mempertanyakan terkait dampak dan kontribusi perusahaan mengenai pencemaran sungai dan lahan sawah di Desa Mayayap dan Trans Mayayap Kecamatan Bualemo.
Sementara itu perwakilan perusahaan PT. Integra Mining Nusantara Indonesia (IMNI) menyampaikan, menyangkut pencemaran sungai mayayap, PT. IMNI telah melakukan pembuatan sedimen poin, menyakut kontribusi ke dua desa terdampak perusahaan membuat sumur bor. “untuk saat ini satu desa satu sumur bor, dan kedepanya akan di tambah, begitu juga dengan izin lintas jalan hanya PT. Integra yang telah mengantongi izin.” tandasnya
Liputan : Amad Labino
