oleh

Respon Surat Edaran KPK, Bupati Jeneponto Adakan Ratas

Topikterkini.com-Jeneponto: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Dalam surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, intinya meminta Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menerbitkan Perbub dan Perwali tentang pendidikan anti korupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.

“Hingga saat ini Pemkab, Pemkot yang bapak/ibu pimpin dalam pendataan kami, belum memiliki peraturan terkait pendidikan antikorupsi tersebut,” dikutip pada surat Edaran KPK.

Merespon surat edaran KPK tersebut, Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar didampingi Wakil Bupati dan Sekda, mengadakan rapat terbatas bersama Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bappeda, Kapala BPKAD, Kepala Badan Kesbangpol, Inspektorat, Perwakilan Kemenag dan Kabag Hukum di Ruang Rapat Wakil Bupati, Rabu 17/3/2021.

Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar menilai jika Perbub tentang anti korupsi tersebut telah ada sejak tahun 2020 meskipun pada tahap implememtasi masih perlu dievalusi serta dikaji secara komprehensif agar menuai hasil yang lebih maksimal.

“Pemda telah membuat perbub sejak tahun 2020 mesti implementasi belum maksimal sesuai yang kita harapkan bersama,” ujarnya.

Iksan Iskandar menekankan kepada Diknas dan jajarannya agar berkolaborasi dengan seluruh elemen di lapangan.

“Kolaborasi ini di khususkan ke madrasah di bawah kendali Kementrian agama sehingga seluruh program berjalan secara terpadu secara vertikal dan horisontal untuk menemukan metode yang lebih ampuh dalam mengatasi korupsi,” tegasnya.

Respon Surat Edaran KPK, Bupati Jeneponto Adakan RatasSementara, Sekertaris Daerah (Sekda) Syafruddin Nurdin menilai bahwa gerakan nasional revolusi mental yang dibreakdown menjadi inovasi daerah untuk menemukan metodologi pemberantasan korupsi, secara efektif dalam bentuk perbup perlu untuk lebih konkrit sampai pada tahap implementasi di satuan pendidikan kita.

Menurutnya, kurikulum yang dibuat mesti mendapatkan rujukan dari KPK, harus ada pemahaman yang lebih spesifik tentang pendidikan antikorupsi serta perlu melibatkan semua aparat hukum di daerah untuk bersama-sama menyusun kurikulum.

“Kedepan tidak menutup kemungkinan dalam proses pembelajaran umum, kita hadirkan polisi, Jaksa dan lain-lain,” jelasnya.

Dalam rapat itu, Kepala BPKAD mengaku dari 9 Kabupaten yang disampaikan KPK ada 8 Kabupaten yang belum menyusun peraturan tentang pendidikan anti korupsi dengan minimal memuat 4 item.

“1 tahapan implementasi pendidikan anti korupsi, 2 pelaksanaan dan penanggung jawab implementasi pendidikan antikorupsi, 3 monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan implementasi ditingkat satuan pendidikan,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Kadis pendidikan Nur Alam Basir, jika tenaga pendidik mesti diberi bekal pembinaan dan pengawasan, selain konpetensi akademik juga perlu ditekankan pendidikan karakter yang masuk dalam penilaian rapor setiap tahun.

Selain itu, Sekretaris Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan, bahwa sejak tahun 2011 telah disiapkan dalam kurikulum, tetapi masih terbatas pada dua mata pelajaran.

Sekdis pendidikan berharap, seiring perkembangan regulasi yang ada, semua mata pelajaran mesti menyisipkan muatan anti korupsi.

“Setiap hari Senin wajib dibacakan ikrar anti korupsi oleh peserta didik disemua satuan pendidikan,” ucapnya.

Kabag Hukum, Mustakbirin memberikan jaminan bahwa format perbup yang telah dibuat sesuai dengan format baku KPK dengan langkah konkrit untuk mengaktualisasikan nilai-nilai pembentuk karakter anak bangsa jauh dari korupsi.

Laporan: Nasrullah
Editor : M. Nasir Ibrahim

Komentar

News Feed