oleh

Membangun Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Dana CSR

Membangun Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Dana CSR
“Mombesara – CSR”

Oleh: Muh Ridwan Tawakal, S.Sos.,M.AP
Tenaga Pengajar Administrasi Publik Fisip UHO

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki wilayah geografis yang danugerahi dengan sumber daya alam yang berlimpah, dari aspek pertambangan nikel. Dapat dikatakan Provinsi Sultra adalah wilayah yang sangat strategis terkait investasi pembangunan di bidang usaha pertambangan. Selain sumber daya alam di wilayah pertambangan terdapat juga badan usaha/perusahaan yang bergerak diwilayah perkebunan kelapa sawit yang begitu luas. Tetapi dengan sumber daya alam yang dimiliki dan badan usaha/perusahaan yang beroperasi di Provinsi Sultra masih sangat jauh dari kata untuk “Kesejahteraan”.

Perspektif CSR

Pertama, Opini mengenai kewajiban CSR di Indonesia telah membawa masalah. Kewajiban melaksanakan CSR bagi perusahaan yang diatur dalam UU no. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal (UU PM) dan UU no. 40 tahun 2007 (UU PT) tentang perseroan terbatas bisa diterapkan secara sederhana. Belum lagi klausul tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang diatur dalam UU no.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang secara subtantif sama dengan program CSR. Mengenai besaran biayanya, dalam UU PM tidak disebutkan secara jelas jumlah dan sumbernya.

Dalam UU PT dana CSR wajib dianggarkan berdasarkan kepatutan dankewajaran. Sedangkan dalam UUBUMN yang dijelaskan melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No Per-05/MBU/2007 (Per.Men PKBL) mengatur dana PKBL sebesar4% keuntungan bersih. Kesimpangsiuran aturan tersebut sangat potensial melahirkan konflik maupun untuk disalahgunakan.

Kedua, terkait implementasi program CSR, tentunya membutuhkan biaya operasional yang harus disediakan. UUPM dan UUPT tidak mengatur biaya operasional dengan jelas. Sedangkan Per.Men PKBL, telah jelas menyebutkan. Bahwa untuk program kemitraan yang bersifat pelatihan dan pendampingan maksimal dana operasionalnya 20%, sedangkan untuk Bina Lingkungan yang sifatnya donasi, besarnya 5% untuk biayao perasional.

Dalam Undang Undang (UU) No. 40 Tahun 2007 Bab V Pasal 74 diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Ditentukan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

TJSL merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat dimaknai bahwa TJSL bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjadinya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat setempat.

Peraturan dan perundangan lainnya terkait dengan CSR adalah sebagai berikut:

• UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa setiap penanam modal wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (pasal 25 b).
Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)
Berdasarkan Permen ESDM No. 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, maka setiap badan usaha pertambangan diwajibkan untuk menyusun dan mempunyai Rencana Induk PPM. Permen di atas kemudian lebih diperjelas lagi dalam Kepmen ESDM No. 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kepmen ini berisi dua hal penting yaitu : Pertama, Pedoman Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) PPM, Kedua, Pedoman Penyusunan Rencana Induk PPM. Point ke 1 adalah tanggung jawab pemerintah daerah dan point ke 2 tanggung jawab badan usaha pertambangan.

Logika idealnya seharusnya blue print duluan, baru kemudian rencana induk. Tetapi ternyata belum semua daerah punya blue print PPM. Dalam catatan saya baru Kaltim dan Kaltara. Sedang proses adalah Kalteng dan Kalsel.

Jika kIta mengambil pelajaran “lessons” di kota cilegon pemerintah daerah dan sektor dunia usaha saling mengikat visi misi demi kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan program Cilegon Corporate social responsibility (Ccsr), sedangkan di provinsi kaltara telah memiliki pedoman teknis terkait pengelolan dana CSR dengan melaksanakan perintah kebijakan pusat dengan mengeluarkan blue print. Di provinsi berbeda Sulteng sementara saling berkoordinasi terkait menyusun dan mengeluarkan blue print sebagai daerah industri.

Melihat dari beberpa daerah tersebut memiliki sedikit kesamaan teritorial di segi domain perindustrian, mengapa Pemprov Sultra tidak secara responsif menyusun dan mengeluarkan kebijakan program PPM dan blue print dengan target agar pengelolaan dana CSR dapat terimplementasi secara berkeadilan dan berkesejahteraan.

Dalam konteks kebutuhan, badan usaha pertambangan dapat melangkah lebih dulu tanpa menunggu diterbitkannya blue print PPM. Hal ini perlu dilakukan agar aktivitas PPM badan usaha pertembangan segera terarah. Hal paling urgen adalah Social mapping sangat penting untuk mendapatkan gambaran kondisi masyarakat terdampak di sekitar tambang. Bagaimana kondisi five capital mereka? Siapa saja aktor penting dan bagaimana hubungannya? Apa saja masalah dan kebutuhan mereka?

Dengan social mapping yang dikerjakan dengan baik maka proses 3 point berikutnya tidak terlalu rumit. Setidaknya ada 8 program utama PPM yang perlu dirumuskan oleh Badan Usaha Pertambangan: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan, (4) Kemandirian ekonomi, (5) Sosial dan Budaya, (6) Lingkungan, (7) Kelembagaan komunitas, (8) Infrastruktur.

Ada pertanyaan serius, berapakah besaran finansial untuk program PPM yang harus dikeluarkan oleh Badan Usaha Pertambangan? belum ada aturan khusus terkait hal ini untuk perusahaan swasta. Apakah kedepannya ada aturan terkait hal ini?. Tetapi kalo perusahaan BUMN sudah dipatok 2% dari labanya untuk membiayai kegiatan CSR nya (PKBL) berdasarkan Permen Negara BUMN No. 4 Tahun 2007.

Sehingga provinsi Sulawesi Tenggara seyogyanya segera menyusun dan mengeluarkan blue print berkoordinasi dengan pihak badan usaha agar rencana pembangunan pemerintah dan pihak badan usaha dan bersinergis. Selain itu kami juga meminta kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Untuk melakukan koordinasi dgn pihak dunia usaha agar menjaga iklim investasi yang kondusif.

MDGs towards SDGs

Road map pembangunan global terus mengalami kemajuan diawali dengan MDGs (2000-2015) “towards” SDGs (2016-2030). Road map MDGs dengan 8 tujuan dan 60 indikator dan road map SDGs 17 tujuan dan 232 indikator. Di antara 17 tujuan pada SDGs, ada 4 yang benar-benar tidak ada pada MDGs, yaitu tujuan 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur), tujuan 10 (mengurangi ketimpangan), tujuan 11 (masyarakat dan kota yang berkelanjutan), dan tujuan 16 (perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat)

Rural development RRA towards PRA. Metode pembangunan pedesaan juga terus mengalami kemajuan. RRA. Rapid Rural Apraisal hematnya merupakan suatu model pembangunan desa dianggap sebagai objek, Masyarakat luar “pengamat atau peneliti” yg lebih merencanakan dan desa hanya menerima program yg telah ditentukan.

PRA (Participatory Rural Apraisal) Participatory Rural Apraisal adalah penilaian pedesaan secara partisipatif suatu model pembangunan dengan cara masyarakat lebih berpartisipasi terhadap usulan program yang akan ditetapkan. Masyarakat desa sebagai subyek.

SDGs Desa Membumikan SDGs Global Menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Implementasi SDGs Global di Indonesia dituangkan dalam Perpres 59/2017 tentang PelaksanaanPencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Merujuk Perpres 59/2017, maka disusun SDGs Desa. SDGs Desa berkontribusi sebesar 74% terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs Desa adalah pembangunan total atas desa. Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat (no one left behind). Pembangunan desa mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan. Generasi mendatang tetap menjadi bagian dari pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan.

SDGs desa 2021

  1. Desa tanpa kemiskinan
  2. Desa tanpa kelaparan
  3. Desa sehat dan sejahtera
  4. Pendidikan desa berkualitas
  5. Keterlibatan perempuan desa
  6. Desa layak air bersih dan sanitasi
  7. Desa berenergi dan terbarukan
  8. Pertumbuhan ekonomi desa merata
  9. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan
  10. Desa tanpa kesenjangan
  11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman
  12. Konsumsi dan produksi desa dan sadar lingkungan
  13. Desa tanggap perubahan iklim
  14. Desa peduli lingkungan laut
  15. Desa peduli lingkungan darat
  16. Desa damai dan berkeadilan
  17. Kemitraan untuk pembangunan desa
  18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaftif.

Selain itu POINT bertekad mengejawantahkan serta memanifestasikan pelaksanakan program SDGs dan ISO 2600 sebagai komitmen dan visi dunia demi kesejahteraan masyarakat.

Pedoman Operasional Standar Membangun Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Dana CSR (Point Mombesara)

Sasaran dan Target MOMBESARA.

Dari aspek pertama; pengelolaan dana CSR selama ini belum signifikan menyentuh kebutuhan dasar, infrastruktur, Ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya pada masyarakat Provinsi Sultra. Apalagi terbilang perusahaan yang beroperasi sangat banyak yang memiliki iup (data iup Sultra).

Aspek kedua; yaitu wilayah pengelolaan lingkungan hidup. Dari beberapa perusahaan pertambangan maupun perkebunan sawit terbilang masih jauh dari paradigma perusahaan pertambangan yang berbasis lingkungan (data pengelolaan lingkungan).

Aspek ketiga; ketenagakerjaan. Perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Sultra masih terbilang juga belum optimal mensejahterakan buruh/karyawan. Msh terdapat gaji dibawah UMR, kurangnya perhatian perusahaan terhadap jaminan keselamatan kerja, jaminan kesehatan, jaminan ekonomi dan jaminan sosial.

Inilah dari beberapa pokok persoalan yang masih kerap kali terjadi yang dilakukan oleh badan usaha/perusahaan. Mestinya ada suatu langkah strategis (program) yang dilakukan oleh pemerintah ataupun perusahaan untuk merumuskan suatu kebijakan daerah di domain pemberdayaan masyarakat yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Provinsi Sultra.

Oleh karena itu penulis mencoba menawarkan dan merumuskan suatu model konsep sederhana Membangun Program Pemberdayaan Masyarakat (MOMBESARA) yang bertolak dari dasar pokok persoalan diatas. Dari aspek CSR, pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketenagakerjaan. Semua pokok perkara diatas memiliki dasar hukum untuk ditindaklanjuti melalui program pemberdayaan masyarakat.

Selaku penulis memiliki projek Mombesara (Membangun program pemberdayaan masyarakat) menawarkan program berbasis pemberdayaan masyarakat desa yg lebih menyentuh ketingkat button up melalui musyawarah desa berdasarkan kebutuhan skala prioritas. Program yang kami menawarkan ialah bermitra dengan perusahaan sebagai lembaga kemitraan masyarakat sinergis dengan kepentingan masyarakat (konsep lembaga kemitraan) perusahaan untuk menyentuh aspek pendidikan, ekonomi, infrastruktur, sosial budaya, agama, lingkungan.

Policy Institute (POINT) memiliki pedoman operasional standar yang secara profesional dalam hal pengelolaan sumber dana CSR yang nantinya memimalisir konflik interest antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

Dengan tujuan program pemberdayaan masyarakat tersebut. Pertama, Pendampingan Dana CSR tersalurkan dgn tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara. Kedua, pendampingan perusahaan yang berbasis lingkungan. Ketiga, pendampingan ketenagakerjaan dilingkungan perusahaan.

Selain itu filosofi MOMBESARA adalah suatu ritual adat budaya tolaki dengan peletakan dan penyuguhan adat untuk menyudahi atau menyelesaikan pertikaian atau konflik disuatu daerah melalui media Kalosara.

Oleh karena itu dengan makna filosofis diatas, Program Pemberdayaan masyarakat (MOMBESARA) Membangun Program Pemberdayaan Masyarakat dapat meminimalisir pertikaian atau konflik pemerintah, perusahaan dan masyarakat yang kerap terjadi disuatu daerah.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed