Gaji Tenaga Honorer 4 Bulan Belum Dibayarkan, DPD JPKP Soroti Dikbud Lobar

Topikterkini.com. LOMBOK BARAT  : Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Lombok Barat menyoroti terkait gaji para guru honorer di Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat yang sudah 4 bulan belum terbayarkan. Hal itu disampaikan oleh ketua DPD JPKP Lobar DR. Ahyar Budiman SPd.MPD dalam siaran persnya di BTN Taman Ayu Gerung Jumat 16-4-2021.

DR. Ahyar Budiman SPd.MPD menyampaikan ucapan Selamat ulang tahun Kabupaten Lombok Barat ke 63. Mari jadikan hari jadi ini sebagai inovasi untuk melihat tenaga honorer di semua lini dilingkup OPD. Dan khusus di Dinas Dikbud Lobar yang sudah 4 bulan gaji honorer tidak kunjung dibayarkan padahal mereka sudah tandatangan dan ini perlu dipertanyakan ada apa?? Ujarnya

Dari sekian banyak para tenaga honorer yang menyampaikan keluh kesahnya ke JPKP.
Mereka rata rata mengeluh karena dimasa pandemi Covid-19 dan bulan puasa ini gaji honor mereka yang sebagai tunjangan hidup bersama keluarganya hingga kini belum terbayarkan. Keluhnya

JPKP berharap kepada Kepala Daerah agar melihat dan mendengarkan rintihan kehidupan mereka apalagi ditengah pandemi covid-19 ini. Semestinya Pemerintah Daerah harus antisipasi anggaran untuk mereka. Jangan melemahkan SDM terutama tenaga honorer. Sebab andil mereka dalam membantu mensukseskan program Pemerintah Daerah Lombok Barat sangat besar. Tegas DR. Ahyar Budiman

Lanjut, kata Ketua JPKP Lobar, Ia sudah beberapa kali mencoba mengkomunikasikan hal tersebut dengan Kadis Dikbud Lobar melalui telpon, tapi tidak ada itikad baik untuk menjawabnya. Padahal kami hanya ingin komfirmasi tentang kapan pembayaran gaji para honorer dibayarkan, karena mereka menyampaikan keluh kesah kepada JPKP. Ungkapnya

JPKP berharap kepada Kadis Dikbud Lobar agar terbuka dan transparan kepada semua pihak. Dan ketika Kabid Paud/MI yang dikonfirnasi oleh JPKP via telepon mengatakan belum ada kejelasan pembayarannya. Nanti di konfirmasi kepada pimpinan dulu. Jawabnya.

Terkait keluhan para tenaga honorer tersebut, DPD JPKP Lobar akan segera menyampaikan dan berkordinasi langsung dengan Kantor Sekretariat Presiden selaku yang mewadahi JPKP. Sebagaimana amanah yang diberikan oleh KSP sebagai mata dan telinga bapak Presiden untuk mendengarkan keluhan rakyat. Ujarnya

Haji Nasrun SPd.MM Kadis Dikbud Lobar yang dikomfirmasi awak media menjelaskan bahwa langsung saja ke BPKAD Lobar sebab kalau di Dikbud sedang proses pengusulan dan InsyaAllah di bulan April ini selesai. Dan untuk dimaklumi sudah diusulkan tiga bulan. Ungkapnya.

Sementara itu Fauzan Husniadi Kepala BPKAD Kab. Lombok Barat yang dikomfirmasi awak media melalui WA mengatakan, Saya cek dulu prosesnya sudah sampai dimana. Insya Alloh nanti saya komfirmasi. Jawabnya.

Tim Liputan: Saeful

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *