oleh

Disnakertrans NTB Memprogramkan Pelatihan 1.000 Calon Tenaga Kerja Terlatih

MATARAM -Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat pada 2021 memprogramkan pelatihan kerja dengan menyasar 1.000 calon tenaga kerja berbasis kompeten atau terampil.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB I Gde Putu Aryadi di Mataram, Senin, mengungkapkan program pelatihan kerja dengan menyasar 1.000 calon tenaga kerja berbasis kompeten atau terampil ini menindaklanjuti arahan Gubernur NTB Zulkieflimansyah untuk menyiapkan SDM tenaga kerja lokal terlatih dalam mengantisipasi kebutuhan pasar kerja.

“Menyambut penetapan NTB sebagai salah satu destinasi super prioritas nasional,” ujarnya.

Ia mengatakan pelatihan itu, di antaranya melalui bidang pelatihan dan produktivitas kerja, telah diprogramkan 50 paket pelatihan kerja pola magang, untuk menciptakan tenaga-tenaga kerja siap kerja di bidangnya.

“Dari 50 paket pelatihan pola magang itu, masing-masing paket terdiri dari 10 putra-putri NTB, lulusan SLTA atau SMK dan para sarjana yang belum bekerja. Total peserta pelatihan pola magang ini, yang pendanaannya bersumber dari alokasi Dana Dekon Provinsi NTB tahun 2021 adalah sebanyak 500 orang,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB ini, mengatakan pelatihan pola magang tersebut menyasar lima sektor lapangan kerja, yakni pariwisata, perbankan, manufaktur; perikanan, dan kelautan serta retail modern.

Pemprov NTB mendapat tambahan kucuran dana dekon pusat, yakni sembian paket untuk pelatihan pola magang sektor pariwisata, khusus di KEK Mandalika.

Dari 50 paket pelatihan para pekerja siap kerja tersebut, hingga saat ini telah dilaksanakan 30 paket, selebihnya akan dilaksanakan setelah libur Lebaran.

“Selama mengikuti pelatihan, para peserta selain diberikan materi dan praktik kerja yang dibimbing oleh para instruktur yang profesional, juga diberikan uang transpor dan uang makan atau uang saku,” katanya.

Pihaknya juga memprogramkan 30 paket pelatihan kerja kejuruan atau berbasis kompetensi untuk mengisi pasar kerja industri yang dilaksanakan BLKDLN Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi NTB di Dasan Cermen Mataram.

Sebanyak 30 paket tersebut, dilaksanakan melalui dua pola, yakni 26 paket di kelas di BLK dan empat paket dengan Mobile Training Unit (MTU), di mana tiap-tiap paket diikuti 16 orang, sehingga jumlah yang dilatih 480 peserta.

Gde menyebutkan pelatihan tersebut, meliputi permesinan otomotif, baik roda dua dan empat, las listrik dan AC, menjahit, pariwisata, komputer, dan tenaga administrasi. Rata-rata waktu pelatihan 33 hari. Para peserta yang telah lulus mendapatkan sertifikat kelulusan dari BLK dan sertifikat kompetensi dari LTSP.

“Demikian juga sektor-sektor lain terus didorong menyiapkan SDM tenaga kerjanya, termasuk kerja sama dengan sektor swasta. Misalnya Perindustrian melalui program inkubasi bisnis, pelatihan ‘interpreneurship’, Koperasi dan UMKM, Perdagangan, Dekranasda dan lain-lain, semuanya bergerak untuk mengisi peluang bisnis ke depan,” katanya.

Menyambut penetapan daerah itu sebagai salah satu destinasi super prioritas nasional, Pemprov NTB berbenah untuk menyiapkan SDM tenaga kerja lokal terlatih, yakni yang memiliki kompetensi terampil atau profesional sehingga bisa mengisi pasar kerja yang terbuka lebar dari hadirnya sejumlah proyek dan kegiatan nasional, bahkan internasional di KEK Mandalika dan dampak ganda yang mengikutinya di seluruh NTB.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengingatkan Disnakertrans untuk lebih cepat dan sigap mengantisipasi kebutuhan pasar kerja.

Dengan ditetapkan NTB sebagai daerah superp prioritas, katanya, tentu tidak saja akan menghadirkan banyak proyek dan kegiatan budaya, pariwisata dan ekonomi berskala besar di daerah ini.

Selain itu, katanya, membuka kesempatan kerja dan peluang usaha yang akan menyerap tenaga kerja cukup banyak sehingga untuk bisa mengisi peluang usaha dan kesempatan tersebut, maka SDM putra-putri NTB harus disiapkan.

Mereka harus bisa menjadi pelaku utama dan tidak boleh menjadi penonton, sehingga sangatlah diperlukan pelaksanaan program pelatihan kerja berbasis kompetensi terampil sebagai media bagi masyarakat untuk meng-‘upgrade’ (memperbarui)
kapasitasnya. Disnakertrans harus berkolaborasi bersama ‘stakeholder’ (pemangku kepentingan) terkait untuk menyiapkan semua ini,Tandasnya.

Tim Liputan: Saeful

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed