oleh

IMMO Minta Mabes Polri Tindak Dugaan Ilegal Mining PT. Arga Morini Indah

TOPIKterkini.com – Jakarta | Kejahatan lingkungan pada kegiatan pertambangan nikel bukanlah hal yang tabu dalam pemanfaatan sumber daya alam dinegeri ini. Hal tersebut nampak pada Praktek ilegal mining yang belum maksimal dalam penindakannya, itu dapat dilihat dari jumlah laporan dugaan ilegal mining yang sampai ke meja aparat penegak hukum dan telah berapa kasus yang ditindaklanjuti dan siapa saja yang telah diproses hukum.

Demikian pula yang terjadi pada aktivitas PT. Arga Morini Indah, sebuah perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Desa Talaga I, Kecamatan Talaga I, Kabupaten Buton Tengah Sulawesi Tenggara, seolah dibiarkan beroperasi oleh pihak Kepolisian Daerah Sultra, Dinas ESDM Sultra dan Dinas Kehutanan Sultra. Berdasarkan laman website geoportal kementerian ESDM RI ditemukan bukaan lahan seluas puluhan hektar pada kawasan HPT milik perusahaan tersebut yang diduga kuat tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) mesti mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan Dan Lingkungan Hidup, sedangkan dalam data perusahaan tambang pemegang IPPKH se-sulawesi tenggara tidak ditemukan PT. Arga Morini Indah.

Direktur Kajian dan Analisis Data Indonesian Mining Monitoring (IMMO), Ahmad Iswanto mengatakan bahwa pihaknya sedang merampungkan fakta-fakta dugaan ilegal mining PT. Arga Morini Indah yang terjadi dikawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), tidak hanya itu pihaknya menemukan fakta lain bahwa PT. Arga Morini Indah tidak memiliki terminal khusus (TUKS). Sehingga ada dugaan penggunaan Jety milik PT. Anugrah Harisma Barakah (AHB) selaku tetangga, entah sepengetahuan perusahaan tersebut ataupun tidak, karena hasil konfirmasi kepihak Syahbandar wilayah setempat perusahaan tersebut sedang tidak beroperasi.

“Kami menemukan beberapa fakta bahwa PT. Arga Morini Indah diduga melakukan ilegal mining dikawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), perusahaan ini juga tidak memiliki terminal khusus (TUKS). Sehingga kami menduga mereka menggunakan Jety milik PT. Anugrah Harisma Barakah (AHB) selaku tetangga IUP, perihal mereka dapat izin dari perusahaan tersebut ataupun tidak, itu sudah urusan lain. Sebab hasil konfirmasi kami kepihak Syahbandar wilayah setempat perusahaan tersebut sedang tidak beroperasi”,Ujarnya

Ahmad mengatakan bahwa negara mengalami banyak kerugian pada kegiatan pertambangan yang diduga dilakukan oleh PT. Arga Morini Indah dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), baik disektor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun kerusakan hutan yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambang yang tentu jauh dari kaidah-kaidah penambangan yang ideal. Untuk itu pihaknya mendorong Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Polri dan Kejaksaan untuk segera melakukan penindakkan terhadap kegiatan PT. Arga Moroni Indah yang diduga dilakukan dalam kawasan HPT tanpa IPPKH.

“Tentu pada kegiatan ini, negara sangat dirugikan, baik disektor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun kerusakan hutan yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambang yang tentu jauh dari kaidah-kaidah penambangan yang ideal. Untuk itu kami minta Polri dan Kejaksaan untuk segera melakukan penindakkan terhadap kegiatan PT. Arga Moroni Indah yang diduga dilakukan dalam kawasan HPT tanpa IPPKH”, Pungkasnya

Selain dugaan ilegal mining, Saat ini pihaknya sedang melengkapi data mengenai proses pembaharuan direksi PT. Arga Moroni Indah, apakah telah sesuai prosedur atau tidak. Pihaknya juga menemukan beberapa kejanggalan, ternyata perusahaan tersebut adalah konsorsium dan 3 perusahaan yaitu PT Jacaranda Indonesia Investama dengan saham 35%, PT Daidan Grup Indonesia dengan saham 35% serta PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dengan saham 30%. Selain PT. VDNI, kedua perusahaan konsorsium lainnya tidak terdaftar di Website MODI Kementerian ESDM RI sehingga diragukan kelegalannya.

Secara otomatis hanya PT. VDNI yang jelas legalitasnya, akan tetapi perusahaan tersebut merupakan perusahaan asal china dengan Status penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dalam pembangunan kawasan Industri Pengolahan dan Pemurnian Nikel berdasarkan IUP OP Nomor : 44/1/IUP/PMA/2017, karena IUP nya hanya pada peruntukan itu maka dalam ketentuanya tidak boleh melakukan penambangan.

Ahmad menduga bahwa PT. Arga Morini Indah merupakan perusahaan akal-akalan PT. VDNI demi menghindari tanggung jawab perizinan PMA, untuk menutupi kedok perusahaan, PT. VDNI lalu memasukkan PT Jacaranda Indonesia Investama dan PT Daidan Grup Indonesia sebagai konsorsiumnya.

Untuk itu pihaknya akan melaporkan kasus dugaan Ilegal mining dan Proses perubahan direksi PT. Arga Morini Indah yang dinilai inprosedural kepada Mabes Polri, Kejaksaan Agung, KPK RI, Kementerian ESDM RI dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

“Insha Allah minggu ini kami laporkan kasus dugaan Ilegal mining dan Proses perubahan direksi PT. Arga Morini Indah yang dinilai inprosedural kepada Mabes Polri, Kejaksaan Agung, KPK RI, Kementerian ESDM RI dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup”, tutupnya

Laporan : Tim

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed