oleh

Lembaga Penegak Hukum Bantaeng Bangun Komitmen Bersama Ciptakan WBK dan WBBK

TOPIKterkini.com–Bantaeng: Lembaga Penegak Hukum Kepolisian, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kejaksaan, Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Bantuan Hukum Panrannuangta (mewakili Advokad) membangun komitmen bersama menciptakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) di Kabupaten Bantaeng.

Penandatanganan komitmen bersama ini ditandatangani langsung pimpinan masing masing lembaga. Kapolres Bantaeng AKBP Andi Kumara, SH, SiK. M.Si. Ketua PN Bantaeng I Made Bagiarta, SH. MH. Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Muhammad Akbar Yahya, SH. MH., Ketua PA Bantaeng Forlianti Komalasari Mallarangan, S.Hi. MH. , Kepala Rutan Bantaeng Ince Muh Rizal, SH.MSi. dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Panrannuangta Najmawati, SH ( mewakili Advokad ) dilaksanakan di Anjungan Pantai Seruni Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, Jum’at 25/3/2022.

Kapolres Bantaeng dalam sambutannya mengatakan penandatanganan komitmen bersama membangun Zona Integritas ini terselenggara berkat kerjasama lembaga penegak hukum yang ada di Bantaeng dengan harapan daerah yang berjuluk Butta Toa ini terbebas dari korupsi

“Tentunya kita menginginkan kabupaten Bantaeng ini terbebas dari korupsi. Dengan ditandatanganinya komitmen Bersama membangun zona integritas untuk bersatu mencegah dan memberantas korupsi”, ujar Andi Kumara.

Dia juga berharap kegiatan ini bukan hanya Ceremony belaka, tapi benar-benar ingin memberantas/mencegah adanya kegiatan ataupun tindak pidana korupsi. Dengan membangun integritas akan menciptakan wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di kabupaten Bantaeng, jelas Kapolres.

Berdasarkan PermenPAN RB No 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Perintah Harian Kepala BPPT Kepada ASN BPPT No 74 Tahun 2019 point 7 yaitu untuk mewujudkan WBK dan WBBM pada seluruh unit kerja BPPT, maka pada tahun 2021, seluruh unit/satuan kerja berkewajiban membangun ZI yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Lanjut Kapolres Bantaeng Andi Kumara menuturkan, untuk menuju Zona Integritas ada enam indicator yang harus dipenuhi, diantaranya, manajemen perubahan,penataan tatalaksana,penataan manajemen SDM,penguatan akuntabilitas kerja,penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan public.

“Ini adalah upaya kita agar Kabupaten Bantaeng bisa bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)”, tuturnya.

Ditempat yang sama secara terpisah Ketua LBH Panrannuangta Andi Najmawati, SH yang disambangi pewarta mengatakan komitmen membangun zona integritas sangat penting diwujudkan agar tercipta WBBK,

Lebih lanjut dikatakan Najma, Advokad sebagai salah satu pilar penegak hukum Advokad juga berfungsi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, jelas Najma. Lebih jauh dikatakan sebagai salah satu komponen penegak hukum Advokad juga berfungsi sebagai alat .
ketika pencari keadilan yang mempergunakan haknya didampingi pengacara, yang menurutnya tidak diperlakukan sesuai hukum maka advokat berperan sebagai alat kontrol dalam proses penegakan hukum.

“Advokad berfungsi sebagai alat kontrol dalam proses penegakan hukum agar tersangka maupun terdakwa memperoleh keadilan sesuai ketentuan aturan perundang undangan” tandas Najma.

Laporan : Armin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.