oleh

Uforia Politik Menuju 2024, “ANTARA SEKSI DAN SIKSA”

UFORIA POLITIK MENUJU 2024 “ANTARA SEKSI DAN SIKSA”

Oleh : ARDIN T., S.Pd.
(Penikmat Kopi)

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa, Tahun 2024 merupakan momentum kesejarahan politik bangsa Indonesia yang didalamnya mengawinkan dua Undang-Undang sekaligus sebagai dasar pelaksanaan dalam irisan waktu yang tak terlampau jauh yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pula (Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan/atau Wali Kota/Wakil Wali Kota).

Sesuai jadwal dan tahapan Pemilu 2024 telah ditetapkan yakni Pemilu Nasional akan dilaksanakan pada Ahad kedua Bulan Februari tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024 (sambil menunggu PKPU) dan Pilkada serentak akan dilaksanakan pada Bulan November 2024. Hal ini berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah, Penyelenggara Pemilu dan Komisi II DPR RI pada Rapat Kerja yang dilaksanakan pada Tanggal 25 Januari 2022 yang lalu.

Kemudian diperkuat lagi dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pada hari Minggu 10 April 2024 dalam Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, yang sebelumnya proses penetapan jadwal dan tahapan Pemilu 2024 mengalami perdebatan panjang baik dikalangan elit maupun dikalangan pemerhati demokarsi itu sendiri.

Kepastian jadwal tersebut sekaligus mengakhiri sfekulasi yang bermunculan terkait penundaan Pemilu adalah bagian dari upaya perpanjangan masa jabatan Presiden. Namun disisi lain, setelah jadwal Pemilu 2024 ditetapkan bukan berarti kekhawatiran tersebut dapat dilepaskan begitu saja.

Penyelenggara Pemilu/Pemilihan tidak boleh lengah dalam melakukan persiapan agar Pemilu dan Pilkada 2024 dapat berjalan lebih baik dari Pemilu dan Pilkada sebelumnya. Maka tentu, ada beberapa aspek yang harus menjadi perhatian dalam persiapan momentum politik sekali dalam lima tahun ini terutama jika kita bercermin dari pengalaman pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 dimana masing-masing bersifat serentak.

Setidaknya Penulis mencoba mengklasifikasikan 2 tantangan sekaligus titik perhatian yang akan menjadi lokus utama penyelenggara dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 antara lain; Pertama, beban penyelenggara dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada akan memiliki kemiripan dengan pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Pada Pemilu 2019 banyak jajaran penyelenggara ditingkatan bawah yang mengalami sakit bahkan meninggal dunia.

Pada Pemilu 2019 tercatat ada 894 Petugas Pemilu yang meninggal dunia dan 5.175 Petugas Pemilu yang jatuh sakit (kumparan.com,22 Januari 2020). Sekalipun dalam prakteknya dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, petugas yang meninggal itu pasti ada, akan tetapi berbeda dengan Pemilu 2019 yang kuantitasnya sangat besar.

Tentu hal ini tidak semata-mata akan dibebankan dipundak lembaga Penyelenggara namun akan menjadi tanggungjawab semua pemangku kepentingan termasuk pemilih itu sendiri agar tidak mengulangi terbentuknya suatu keadaan yang membuat hal itu berpotensi terulang kembali, apalagi Pemilu dan Pilkada 2024 akan lebih kompleks pelaksanaannya; Kedua, Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi semakin kompleks karena masih dihadapkan dengan situasi pandemi Covid-19 yang belum bisa diprediksi kapan akan berkesudahan sehingga kesulitan yang dihadapi penyelenggara Pemilu semakin meningkat eskalasinya.

Hal ini disebabkan tidak hanya regulasi tentang jadwal pelaksanaan yang perlu diubah akan tetapi regulasi tentang penyelenggara Pemilu maupun Pilkada dimasa pandemi juga harus diperkokoh, sebab jika kita menelisik pada pelaksanaan Pilkada 2020 dimasa pandemi yang sebahagian orang mengklaim masih menyisahkan sejumlah persoalan menunjukan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menyelesaikan masalah diberbagai tahapan Pemilu. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan regulasi yang matang terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada masa pandemi, demikian juga keberhasilan dalam menerapkan protokol kesehatan pada Pilkada tahun 2020 harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Sebagai akhir paragraf dari tulisan ini, selain menyoal Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 dengan segala kompleksitasnya maka tentu ada hal yang tatkala menarik untuk diingat bahwa jadwal, tahapan dan program Pemilu maupun Pilkada serentak Tahun 2024 akan beririsan pula dengan tahapan seleksi bagi calon Anggota KPU maupun Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota disejumlah daerah di Indonesia yang akan berakhir masa tugasnya di Tahun 2023 maupun Tahun 2024, maka tentu sedikit besarnya akan mempengaruhi konsentrasi penyelenggaraan tahapan sebab tidak menutup kemungkinan di antara Komisioner KPU maupun Bawaslu yang ada baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota masih ada yang akan mengikuti seleksi atau paling tidak naik level satu tingkat diatasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed