oleh

Kebijakan Sektor Publik Terhadap Ekonomi Kelembagaan Baru Dengan Beberapa Contoh Kasus Yang Tengah Terjadi

Kebijakan Sektor Publik Terhadap Ekonomi Kelembagaan Baru Dengan Beberapa Contoh Kasus Yang Tengah Terjadi

Oleh:Imam Wahyuddin
Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Pada masa klasik sebenarnya telah muncul pemikiran tentang perlunya suatu institusi atau kelembagaan ekonomi. Kelompok ini melakukan koreksi terhadap konsep Klasik dan menjadi teori klasik. Kelompok ini dikenal dengan old institusional economic atau ekonomi kelembagaan lama. Dalam mahzabnekonomi kelembagaan lama ini, kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi tata letak antaa pelaku ekonomi (ekonomi politik), desain aturan main (teori ekonomi biaya transaksi), norma dan keyakinan suatu individu/komunitas (teori model sosial) dan insentif dengan melakukan kolaborasi (teori tindakan kolektif).

Pada dasarnya pandangan Klasik dan Neo Klasik berbicara tentang rasionalitas individu sebagai pelaku ekonomi yang oleh Veblen dikritik dengan menyatakan bahwa: motif ekonomi yang melatar belakangi setiap kegiatan individu dalam mahzab klasik didasarkan pada perhitungan laba rugi. Lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri.

Persaingan yang tinggi antar pelaku ekonomi cenderung akan meningkatkan efisiensi. Property right atau hak kepemilikan merupakan suatu keharusan dan pada akhirnya teori ekonomi mengabaikan faktor-faktor sejarah, sosial dan kelembagaan dalam membangun struktur ekonomi. Klasik dan neo klasik menurut Veblen cenderung menyederhanakan fenomena ekonomi yang dbuat dalam bentuk bentuk model model matematik dan mengabaikan aspek aspek non ekonomi seperti kelembagaan dan lingkungan hidup.

Sesungguhnya dua aspek ini sangat berpengaruh terhadap tingkah laku ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, dalam prakteknya apabila struktur politik dan sosial yang ada di masyarakat tidak mendukung akan mengakibatkan terjadinya distorsi dalam proses ekonomi. Pengaruh sosial, budaya, sejarah dalam kenyataannya sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Faktor tersebut senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Dimulai dari ide Coase (1934) tentang kenapa perusahaan diperlukan. Alasan yang dikemukakan adalah karena kordinasi sumber daya yang mampu dikelola oleh perusahaan, maka dalam kegiatan menghasilkan barang dan jasa perusahaan berada pada ongkos yang terendah. Hal ini disebut juga dengan scale of production. Keadaan ini dicapai pada saat produksi maksimum biaya rata rata perunit berada pada titik terendah. Pandangan ekonomi kelembagaa baru meyakini bahwa adanya kelembagaan perusahaan agar ongkos transaksi menjadi rendah terutama untuk mencapai laba. Kesejahteraan masyarakat dicapai melalui interaksi antara demand dan supply dan dukungan kelembagaan. Selanjutnya perbandingan paradigma antara kelembagaan lama dan baru dapat dilihat dari hubungan antara atasan dan bawahan di perusahaan.

Dalam ekonomi kelembagaan baru, pertanyaannya adalah untuk menguji hubungan antara atasan dan bawahan manakala ekonomi kelembagaan lama mempertanyakan kenapa seseorang menjadi tuan dan yang lain bawahan pada tempat pertama. Dalam perkembangan teori ekonomi kelembagaan baru, tiga tokoh penting yang berperan adalah: Oliver Williamson; douglas North: Alchian dan Demsetz. Williamson menekankan pentingnya hirarki dan transaction cost dalam menganalisis bekerjanya suatu perusahaan. Kegagalan perusahaan dalam melakukan transaksi disebabkan oleh: adanya ketidak lengkapan pasar; hubungan spesifik.

Bagi North, perubahan kelembagaan adalah penting yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian jika menghadapi perubahan situasi. Perubahan ini akan memperkuat kinerja ekonomi. Kemudian, bagi Alchian-Demsetz mengemukakan konsep Principal-Agent Theory di dalam perusahaan. Konsep ini muncul karena adanya dominasi produk yang dihasilkan oleh tim. Diperlukan kegiatan monitoring bagi pelaksanaan kegiatan.

Tinjauan kasus dari aspek ekonomi kelembagaan baru

  • Bounded Rationality pada kasus Pasar Bebas Asean. Pasar bebas Asean adalah suatu keadaan dimana diantara Negara – Negara Asean sepakat bahwa tidak ada lagi batasan atau restriksi wilayah dalam mobilitas barang dan sumber daya. Masyarakat ekonomi Asean (MEA) adalah perwujudan dari pasar bebas Asean yang menggambarkan bagaimana interaksi yang terjadi diantara masyarakat di kawasan Asean baik aspek ekonomi, sosial dan budaya. Target ideal yang ingin dicapai oleh kesepakatan ini adalah bahwa setiap Negara mendapatkan keuntungan dalam arti kesejahteraan masyarakat akan meningkat terlepas dari siap atau tidaknya kita dalam menghadapinya. Realisasi kesepakatan pasar bebas Asean ini memiliki keterbatasan terutama bagi pengambil keputusan di dalam negeri: keputusan apa yang harus dibuat untuk mengantisipasi pasar bebas Asean? Satu contoh adalah fakta bahwa kenaikan jumlah investor asing yang menanamkan modalnya di dalam negeri yang diikuti dengan masuknya tenaga kerja asing baik untuk tingkat professional maupun kelompok pekerja, menyebabkan persaingan meningkat untuk mendapatkan peluang pekerjaan di Indonesia.
  • Asymetric information pada harga di bursa saham Jakarta Indonesia Penyebab terjadinya informasi asimetrik di dalam ekonomi adalah karena pasar belum efisien dalam memberikan sinyal berbagai pergerakan harga untuk komoditi yang diperdagangkan.
  • Teori Prinsipal –Agen pada yayasan Universitas Trisakti Jakarta Dalam kasus ini, pihak prinsipal adalah yayasan Universitas Trisakti dan Rektor sebagai pimpinan tertinggi lembaga universitas adalah pihak agen. Masing masing pihak bekerja berdasarkan ketentuan yang berlaku. Bagi pihak yayasan, kegiatannya didasarkan pada undang-undang yayasan
  • Perubahan kelembagaan; Pasar on line Pada dekade tahun 2000 an sampai dengan saat ini penggunaan media IT semakin luas di kalangan masyarakat. Media internet menjadi satu kebutuhan yang penting dalam berbagai interaksi sosial dan ekonomi. Media sosial yang berkembang demikian cepat membawa berbagai perubahan bagi masyarakat khususnya dalam transaksi ekonomi.
  • Modal sosial. Kepariwisataan pulau Sumatera Modal sosial yang dimiliki oleh Propinsi Sumatera Utara dalam bidang Pariwisata yang dimilikinya adalah keberagaman etnis yang terdapat di Sumatera Utara.
  • Hak kepemilikian (property right). Hak kepemilikan adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang untuk memiliki segala sesuatu yang berdasarkan undang-undang. Property right (hak kepemilikan) adalah hak yang dimiliki individu, masyarakat, negara atas suatu sumberdaya (asset / endowment) untuk mengelola, memperoleh manfaat, memindahtangankan, bahkan untuk merusaknya (Nugroho, 2006)
  • Hirarki atau jenjang organisasi di kabupaten Labuhan Batu Utara Hirarki merupakan satu kerangka organisasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang rumit. Organisasi disusun berdasarkan hirarki yang ditetapkan di mana setiap orang yang menduduki hirarki tersebut mempunyai tugas, pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *