Kejari Takalar Tetapkan SK Tersangka Korupsi Pembangunan Pasar Dande Dandere

TOPIKterkini.com, TAKALAR — Sehubungan dengan penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembangunan Pasar Dande-Dandere Kecamatan Mappakasunggu (Kepulauan Tanakeke) pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Takalar, dan pada hari ini Senin tanggal 07 Agustus 2023, Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar telah menaikkan status 1 (satu) orang saksi menjadi tersangka atas nama SK yang dalam proyek pekerjaan tersebut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Takalar Nomor: B-31/P.4.32/Fd.1/08/2023  tanggal 07 Agustus 2023.

SK ditetapkan sebagai tersangka setelah Penyidik mendapatkan minimal dua alat bukti sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Selanjutnya Penyidik melakukan penahanan terhadap SK setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Dokter dari RSUD H. Padjongan Daeng Ngalle Kabupaten Takalar dan dinyatakan dalam keadaan sehat.

Penahanan tersangka dilakukan selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Takalar berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Takalar Nomor: Print-01/P.4.32/Fd.1/08/2023 tanggal 07 Agustus 2023.

Adapun Kasus yang menjerat dan menjadikan SK sebagai tersangka  yaitu terkait pekerjaan Pembangunan Pasar Dande-Dandere Kecamatan Mappakasunggu (Kepulauan Tanakeke) pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari dana APBD dengan anggaran Rp. 972.878.000,- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Namun dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak, sehingga pasar tersebut saat ini dalam keadaan rusak dan tidak dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat.

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan yaitu total loss                            sebesar  Rp. 972.878.000,- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Adapun pasal yang disangkakan yaitu Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Subsidair, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *