“KEMISKINAN MENJAJAH JELANG 77 TAHUN MERDEKA”
Oleh: Sri Aryanti
Mahasiswi Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar
Meskipun angka kemiskinan saat ini menurun berdasarkan laporan terakhir bps yang mungkin membuka harapan terhadap prospek pemulihan ekonomi. setelah melonjak sangat tinggi pada tahun 2020 akibat pandemi, tingkat kemiskinan kembali ke 9,71% pada september 2021.
Perkembangan ini sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi yang sejak tahun lalu kembali positif. hal ini tentu saja belum menyamai situasi pra-pandemi (9,22 % pada tahun 2019), penurunan angka kemiskinan setidaknya menjadi salah satu indikasi bahwa perekonomian nasional berangsur membaik. faktanya, masih tersimpan sejumlah permasalahan serius. yaitu; pertama, penurunan kemiskinan di daerah perkotaan relatif lambat.
selama september 2020 hingga september 2021, tingkat kemiskinan di perkotaan hanya turun 0,32 %.yang paling mengkhawatirkan adalah kemiskinan di provinsi papua yang meningkat dari 26,86 % (maret 2021) menjadi 27,38 % ditahun 2021 yang merupakan tingkat kemiskinan tertinggi di indonesia dan jauh di atas rata-rata nasional.
Bank dunia memperkirakan 119 juta sampai 124 juta orang terdorong kembali ke dalam kemiskinan ekstrem pada 2020 secara global akibat pandemi Covid-19, Kemudian Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan di Indonesia sebanyak 10,86 juta jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2021 menjadi sebesar 9,71% atau 26,50 juta jiwa.
Arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada 4 Maret 2021 menargetkan agar kemiskinan ekstrem Indonesia pada 2024 dapat mencapai nol persen. Target penurunan kemiskin menjadi nol persen ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskina pada pada tahun 2030.
Terkait dengan pengurangan kemiskinan, saat ini pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah sesungguhnya telah melaksanakan berbagai program yang terbagi dalam dua kelompok utama, yaitu kelompok program untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin, dan kelompok program untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin Pada tahun 2021, upaya pengentasan kemiskinan difokuskan di tujuh provinsi dan diprioritaskan pada 35 kabupaten yang mewakili 20 % jumlah penduduk miskin secara nasional.
Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten prioritas berupa penyaluran Top Up Program Sembako dan Top Up BLT-Desa. Ketujuh provinsi prioritas adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.
Bank Dunia, dalam upayanya mencapai target untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem pada 2030 dan mempromosikan kemakmuran bersama, menyatakan bahwa kemiskinan ekstrem tidak hanya dianggap sebagai kekurangan uang, tetapi juga sebagai kekurangan unsur-unsur dasar kesejahteraan. Di usia Republik Indonesia jelang 77 tahun masih ada jutaan warga miskin ekstrem.
Ketepatan penanganan sasaran dengan dukungan data akurat dibutuhkan untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan. Terwujudkah nanti? Dalam konteks kesejahteraan sosial di negeri ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma‘ruf Amin menargetkan penghapusan kemiskinan di tahun 2024 mendatang.