TOPIKterkini.com–Bantaeng: Sejumlah 115 tenaga honorer pada Satuan Pol PP dan Damkar Kabupaten Bantaeng mengadukan nasibnya ke DPRD Bantaeng, selasa 3/10/2023.
Menurut salah seorang anggota Damkar, syarat kualifikasi ijazah minimal Diploma 3 yang menjadi persyaratan menyebabkan kami tidak memungkinkan kami yang sebahagian besar hanya berijazah SLTA sederajat.
Tujuan kami ke DPRD lanjutnya, tidak lain hanya untuk mendapatkan penguatan usulan revisi yang dilayangkan BKPSDM Kabupaten Bantaeng, katanya.
Wakil ketua DPRD Bantaeng Muh. Ridwan yang menerima perwakilan kru Damkar didampingi Kepala Bidang Damkar Suryadi Rahim, menyatakan langkah anggota Damkar sudah tepat, sedangkan dirinya sebagai anggota DPRD berkewajiban memperjuangkan hak hak mereka, ungkap Ridwan saat menerima perwakilan anggota Damkar diruang kerjanya.
“Langkah teman-teman anggota Damkar sudah tepat, di gedung ini adalah tempatnya menampung aspirasi” ungkap Ridwan.
Lanjut kata Wakil ketua DPRD ini mengatakan bahwa dirinya sebagai anggota DPRD bersama 24 orang lainnya wajib memperjuangkan hak-hak masyarakat Bantaeng yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun sebagai tenaga magang, hanya karena standar minimal ijazah mereka tidak mendapatkan kesempatan dari pemerintah untuk menjadi ASN melalui jalur P3K, jelas Ridwan.
Legislator Partai PKS ini juga berharap pemerintah pusat dapat merevisi kembali persyaratan kualifikasi standart minimal ijazah pada perekrutan tenaga teknis P3K Kabupaten Bantaeng agar tenaga magang di Damkar dapat terakomodir pada perekrutan P3K tahun 2023 ini, harap Ridwan.
Selain revisi kualifikasi syarat pendidikan Kabid Pengadaan BKPSDM Kab. Bantaeng Muh. Yasri yang turut hadir di gedung DPRD ini juga berharap ada penambahan anggaran sesuai total jumlah tenaga P3K yang akan direkrut.
“Tentunya dengan adanya rencana perekrutan tentunya diharapkan ada penambahan anggaran pada anggaran perubahan nanti” tandas Muh Yasri. (Ar)bu