TOPIKterkini.com–Bantaeng: Mengawali tahapan kampanye Pemilu 2024 yang dimulai Selasa 28 November 2023, Ketua Bantaeng, Ningsih Purwanti SH, mengimbau seluruh partai politik peserta Pemilu agar melaksanakan kampanye dengan etika dan mencerdaskan pemilih guna menghasilkan Pemilu yang demokratis.
Imbauan ini disampaikan kepada seluruh peserta pemilu dan calegnya dalam surat imbauan no. 574/PM.00.02/K.SN.01/11/2023 tanggal 27 November 2023.
Dalam imbauan itu, Ningsih Purwanti menekankan, pentingnya menjaga integritas dan etika kampanye dalam rangka menjaga proses pemilu yang bersih dan berkeadilan.
“Imbauan ini merupakan langkah awal guna memastikan pemilu berlangsung tanpa gangguan pelanggaran aturan kampanye maupun sengketa proses pemilu dengan harapan pemilu berjalan dengan adil sesuai aturan,” ungkap Ningsih, Senin (27/11/2023).
Dia juga mengingatkan seluruh pimpinan partai politik peserta pemilu untuk mengawasi dengan ketat aktivitas kampanye para kader dan anggota partai mereka saat tahapan kampanye dimulai hingga berakhir. “Hal ini penting agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu,” ujarnya.
Pihaknya juga akan melakukan pemantauan aktif terhadap pelaksanaan kampanye di lapangan. Bawaslu siap mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran kampanye.
Ningsih juga meyampaikan beberapa poin yang mesti diperhatikan oleh peserta pemilu, terutama calon anggota DPRD Kabupaten Bantaeng seperti, melakukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sesuai titik pemasangan yang ditentukan KPU, serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
“Kami berharap peserta pemilu mematuhi semua larangan kampanye yang termaktub pada UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu,” jelasnya.
Bahkan, masih kata Ningsih, jika ada caleg ingin melakukan kampanye dalam bentuk pertemuan atau tatap muka, harus memasukkan penyampaian ke Bawaslu. Begitu juga untuk penyebaran bahan kampanye tidak boleh melebihi nominal Rp100 ribu jika dikonversi dalam bentuk uang.
“Setiap bahan kampanye yang disebar harus ada citra diri dari peserta pemilu atau caleg seperti kartu nama atau stikernya,” terang Komisioner Bawaslu dua periode ini.
Mantan aktivis LBH ini juga menyebutkan, imbauan tersebut dimaksudkan untuk mencegah peserta pemilu agar tidak melakukan pelanggaran. Namun sebaliknya, jika upaya pencegahan sudah dilakukan tapi peserta atau tim kampanye tetap melakukan pelanggaran, maka Bawaslu tak segan melakukan penindakan sesuai prosedur dan mekanisme penanganan pelanggaran pemilu.
“Ini adalah langkah penting yang mesti dilakukan Bawaslu guna memastikan pelaksanaan kampanye dapat berlangsung dengan fair dan tidak merugikan peserta lainnya,” tandasnya. (Ar)