Topikterkini.com.Sigi – Pj Bupati Donggala Moh Rifani pakamundi menegaskan pemda Donggala hanya bisa membantu dana hibah pilkada untuk KPUD sebesar 32 milyar.
Karena menurutnya angka 32 milyar itu telah masuk dalam APBD 2024 dan tidak bisa lagi diutak-atik.
Penegasan itu disampaikan Rifani pakamundi saat di konfirmasi wartawan usai pelantikan PAW di ruang sidang Utama DPRD Donggala Rabu tanggal 31 Januari
“Bukan KPUD tidak mau menyetujui atau menerima Dana hibah 32 Milyar dari pemda, karena KPUD ini harus kordinasi ke pusat, dalam waktu dekat mungkin ada info balik dari KPUD, dan kita jadwal kembali tanda tangan NPHD”kata
Kata PJ Moh Rifani pakamundi lagi untuk memenuhi dana hibah pilkada untuk KPUD, pemda Donggala telah memangkas belanja, dan memotong gaji satu bulan.
“Dana 32 milyar sudah final, pemda sudah mengorbankan belanja modal, dan pemda potong gaji satu bulan Desember untuk pembiayaan pilkada 2024, belum lagi kita sisipkan dana 6 milyar di BTT, jadi bukan 5 milyar, ”bebernya.
Ditambahkannya Menyangkut persoalan adendum yang disinggung ketua KPUD Nurbia, Pj Bupati Donggala Moh Rifani mengatakan bukan adendum lebih tepatnya perubahan NPHD.
“kan belum penetapan calon, sebenarnya bukan adendum kan belum ada penetapan calon, hanya perubahan NPHD”tutupnya.
Diberitakan sebelumya KPUD dan Pemda alami Deadlock dipersoalan NPHD, dan rencana penandatanganan Naskah perjanjian hibah (NPHD) senin kemarin ditunda
“Silatuhrahmi sekaligus penandatangan NHPD dengan pemda, tetapi kami KPUD belum mau menandatangani NPHD kami harus konsultasi dulu ke KPU RI”kata ketua KPUD Nurbia Senin tanggal 29 sore kemarin dikantornya
Nurbia menjelaskan awalnya persoalan NPHD dikira sebatas adendum dikarenakan penandatanganan NPHD sudah dilakukan pada 10 Nopember 2023.
Olehnya berdasarkan petunjuk KPU RI adendum dapat dilakukan apabila paslon sudah ditetapkan tetapi ada penambahan paslon, kemudian terjadi PSU dan pemilihan lanjutan.
“Ini kan bukan adendum, melainkan menandatangani NPHD yang baru, makanya kami belum bertanda tanga NPHD Yang baru, tinggal menunggu arahan KPU RI ada win-win solution”ucapnya.
Diketahui pengajuan dana hibah Pilkada donggala awalnya 59 Milyar, kemudian rasianalisai menjadi 49 milyar yang naskah NPHD sudah ditanda tangan pada 10 Nopember 2023, selanjutnya NPHD ini dibatalkan, dan disepakati lagi di angka 32 Milyar. 2024 dengan tambahan dana BTT sebesar 5 Milyar.
Laporan: Alir.