TOPIKTERKINI.Com LOMBOK TIMUR– Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur yang digelar pada 18 November 2024 untuk membahas Raperda tentang APBD tahun anggaran 2025 menuai perhatian publik, setelah sejumlah anggota dewan tidak hadir dalam sidang tersebut.
Ketidakhadiran mereka diduga karena sibuk dengan kegiatan kampanye pasangan calon (paslon) Bupati Lombok Timur.
Sidang yang berlangsung di ruang rapat DPRD dan disaksikan oleh Ketua DPRD, perwakilan kepolisian, TNI, Kejaksaan Negeri Lombok Timur, serta beberapa OPD terkait, seharusnya menjadi forum penting untuk membahas rencana anggaran daerah.
Namun, situasi yang memprihatinkan terjadi saat banyak kursi anggota dewan yang kosong selama rapat berlangsung.
Fenomena ini memicu kritikan keras dari masyarakat.
Rifiki, seorang aktivis di Lombok Timur, menilai bahwa sebagai wakil rakyat, seharusnya para anggota dewan memprioritaskan kehadiran dalam rapat-rapat penting seperti ini, daripada terlibat dalam kegiatan politik lainnya, seperti kampanye.
“Rapat ini sangat penting, apalagi untuk membahas APBD 2025 yang akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Seharusnya, mereka hadir untuk menunjukkan komitmen dan kekompakan sebagai wakil rakyat,” ujar Rifiki.
Ia juga mempertanyakan prioritas para anggota dewan yang lebih memilih kampanye paslon Bupati ketimbang melaksanakan tugas kenegaraan mereka.
“Apa gunanya mereka digaji oleh rakyat, jika mereka lebih memilih kampanye daripada menjalankan tugas sebagai wakil rakyat? Ini terlihat seperti mereka memakan gaji buta,” tegas Rifiki.
Sementara itu, ketidakhadiran anggota dewan yang disiarkan langsung melalui media sosial semakin memperburuk citra DPRD Lombok Timur di mata publik.
Banyak warganet yang mengkritik keras kondisi ini, menganggapnya sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya untuk menghubungi Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Lombok Timur, Ahyan, guna mendapatkan klarifikasi terkait ketidakhadiran anggota dewan dalam rapat paripurna tersebut belum membuahkan hasil.
Peristiwa ini semakin menambah ketegangan menjelang Pemilu Bupati Lombok Timur, di mana perhatian masyarakat kini terpecah antara urusan politik dan tanggung jawab pemerintahan.
Diharapkan, ke depan, para wakil rakyat di Lombok Timur dapat lebih bijak dalam membagi waktu antara tugas negara dan kegiatan pribadi, demi menjaga integritas lembaga DPRD yang seharusnya menjadi tempat untuk membahas kepentingan rakyat.(TT).