TOPIKTERKINI.Com LOMBOK TIMUR – Dugaan korupsi dalam pengadaan alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang disebarkan ke sejumlah Sekolah Dasar (SD) di Lombok Timur kini tengah menjadi sorotan.
Infromasi yang di himpun sementara, Kejaksaan Negeri Lombok Timur (Kejari Lotim) telah resmi menangani kasus ini, dan baru-baru ini memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim untuk dimintai keterangan. Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK), Pihak Rekanan hingga pejabat yang berkaitan denga Proyek tersebut akan sudah mulai di periksa.
Kasus ini berhubungan dengan pengadaan alat TIK pada tahun anggaran 2022 yang melibatkan dana mencapai miliaran rupiah.
Dugaan sementara menyebutkan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi.
Beberapa hari lalu, Plt Kaban BPKAD Lotim, Zaedar, dikonfirmasi terkait pemanggilannya oleh Kejari Lotim. Namun, Zaedar mengaku bahwa kedatangannya ke kejaksaan hanya untuk tujuan silaturahmi.
“Nggiiih… Biasa silaturrahmi,” ujarnya dengan santai saat di konfirmasi melalui via Whatshap pada Kamis, 19 November 2024.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai dugaan penyalahgunaan dana pengadaan alat TIK, Zaedar memberikan penjelasan yang terkesan menghindar dari pertanyaan inti.
“Ndaaaak… Hanya bincang-bincang terkait tugas saja,” jelasnya, tanpa memberi keterangan lebih rinci.
Meskipun demikian, pihak Kejari Lotim terus melanjutkan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait.
Proses penyidikan masih berjalan, dan beberapa saksi juga telah dipanggil untuk memberikan keterangan.
Menanggapi hal tersebut Kejari Lotim Hendro, Yang jelas, ini terkait dengan penggunaan anggaran negara pada tahun anggaran 2022. Nilainya miliaran rupiah,”Ujar, Hendro.
Kejaksaan Negeri Lombok Timur berkomitmen untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan dana tersebut, dan akan melanjutkan penyelidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Hendro juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus bekerja secara transparan dan profesional dalam menangani kasus ini, untuk memastikan tidak ada ruang bagi praktik korupsi di pemerintahan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur, Izuddin, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan konfirmasi terkait keterlibatan instansinya dalam kasus pengadaan alat TIK ini.
Publik pun semakin mempertanyakan sejauh mana kasus ini akan berkembang, mengingat dana yang terlibat sangat besar dan melibatkan pengadaan barang untuk sektor pendidikan.(TT).