Oleh : Muhammad Nasir Ibrahim
Ketua DPD PSI Kabupaten Jeneponto
Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis sejumlah daerah kabupaten yang termiskin di Sulawesi Selatan (Sulsel), dengan kabupaten Jeneponto berada di peringkat kedua setelah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).
Menariknya, Jeneponto “betah” sebagai kabupaten dengan predikat termiskin di Sulsel.
Jika melihat luas wilayah dan sumber daya alamnya (SDA), kabupaten Jeneponto mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Selain memliki garis pantai terbilang panjang dapat menghasilkan komidititas rumput laut, garam dan hasil laut lainnya yang pada gilirannya mengangkat perekonomian masyarakat nelayan dan petani yang memanfaatkan sumber ekonomi laut kita.
Lalu hamparan tanah untuk Pertanian di sebelas Kecamatan cukup menjanjikan karena telah ditunjang oleh bendungan Kareloe, selain untuk pengairan juga berfungsi sebagai destinasi wisata, yang memang dirancang demikian agar geliat ekonomi masyarakat dapat bergerak khususnya masyarakat sekitar.
Kemudian di kabupaten Jeneponto telah berdiri pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di kecamatan Bangkala dan energi listrik terbarukan pembangkit listrik tenaga Bayu (PLTB) di kecamatan Binamu juga dapat menunjang bagi kemajuan daerah.
Sementara titik-titik Pariwisata masih perlu perhatian dan penanganan ekstra serius dari Bupati terpilih, agar kabupaten Jeneponto bisa menjadi alternatif tujuan wisata bukan hanya tempat pelintasan (numpang lewat) para wisatawan ke kabupaten tetangga (pantai bira Bulukumba dan pantai seruni Bantaeng).
Oleh nya itu kabupaten Jeneponto, mensyaratkan kepemimpinan yang inovatif, visioner dan transparan dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kemajuan dengan visi dan misi yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat, dan ini hanya bisa dilakukan ketika pemangku kebijakan (Bupati dan DPRD Jeneponto) punya kemauan politik dan kemauan baik kemudian ditopang oleh birokrat yang tidak korup untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Sementara itu Desa merupakan bagian integrasi negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) menjadi pilar ekonomi bangsa, bahwasanya ketahanan pangan di awali dari desa, karena desalah yang memiliki sumber daya alam khususnya pertanian. Kabupaten Jeneponto memiliki 82 Desa tersebar di sebelas Kecamatan yang dapat menjadi motor penggerak ketahanan pangan dan juga ekonomi, untuk itu pengelolaan Dana Desa menjadi isu penting, mengingat UU No 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan sekitar satu miliar rupiah seluruh Indonesia.
Dengan dana sebesar itu, dapat mendorong desa untuk melakukan perubahan agar meraih kemajuan lebih baik, itulah ide dasar dan spirit lahirnya UU tentang Desa tersebut. Maka dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran Desa.
Peran serta masyarakat desa wajib dilibatkan. Sehingga desa menjadi sumber pangan dan ekonomi bukan malah menjadi beban ekonomi negara, Kepala Desa (Kades) harus punya kemauan baik agar tidak terjadi kesenjangan antara Kades dan warganya serta berita-berita tentang korupsi yang dilakukan kepala desa tidak bakal lagi bermunculan di berbagai pemberitaan Media massa.
Alokasi dana desa yang baik sangat penting karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat desa, apabila perencanaan program sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar, sehingga potensi desa dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mewujudkan harapan itu maka sinergitas Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Jeneponto harus segera di implementasikan.
APBD kabupaten Jeneponto merupakan “Kitab Suci” yang memuat sejumlah kegiatan yang dijadikan sebagai landasan hukum dan politik bagi penyelenggara pemerintah di kabupaten Jeneponto. Rakyat Jeneponto menaruh harapan besar pada pemerintahan baru kabupaten Jeneponto, H. Paris Yasir – Islam Iskandar, agar dapat menjalankan pemerintahan yang efektif, efisiens, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Jikalau itu terwujud, maka tak ada lagi penyematan Jeneponto sebagai kabupaten termiskin karena Pemimpin Baru Butta Turatea dapat memberikan Kesejahteraan dan rasa Bahagia Rakyatnya.., Semoga!.