Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur dinilai tidak memiliki keberanian untuk mengkritik kebijakan Bupati Lombok Timur terkait pengangkatan staf khusus (stafsus) dan program bantuan sosial (bansos) senilai Rp40 miliar.
Pengangkatan stafsus yang berasal dari luar kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) ini dinilai melanggar semangat efisiensi anggaran yang selama ini dikampanyekan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Lotim.
Kebijakan tersebut pun menimbulkan dugaan bahwa pengangkatan stafsus dan penyaluran bansos bukan murni program kesejahteraan, melainkan bagian dari imbal jasa politik pasca Pilkada.
“DPRD saat ini mati rasa, tak punya nyali kritik Bupati Lombok Timur,” kata Deni, seorang mahasiswa di Lombok Timur, saat ditemui pada Kamis, 11 April 2025.
Deni menyoroti ketidaksesuaian antara kondisi keuangan daerah dan keputusan strategis yang diambil oleh Bupati. Ia mempertanyakan alasan Pemda tetap mendorong program besar seperti bansos Rp40 miliar dan pengangkatan delapan orang stafsus di tengah tekanan efisiensi anggaran dan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Mungkin Pemda Lotim mau berhutang, soalnya PAD kita saja belum bisa menjamin pembiayaan,” ujarnya.
Ia juga mengungkap adanya ketidakterbukaan soal identitas stafsus yang diangkat, termasuk siapa yang hadir dan tidak dalam menjalankan tugas. Menurutnya, publik berhak tahu karena gaji stafsus tentu dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Soal bansos Rp40 miliar itu, kalau dihitung dari total suara 237 ribu dan ditambah lainnya menjadi 273 ribu, itu seolah jadi alat penyalur suara kemarin saat Pilkada,” lanjutnya.
Deni juga mengkritisi visi misi “SMART” yang selama ini dijadikan slogan pembangunan oleh Pemkab Lotim, namun menurutnya justru tampak seperti kedok untuk melayani kepentingan tim sukses.
“Katanya Lombok Timur mau jadi daerah ‘SMART’, ternyata untuk timses,” ucapnya sambil tersenyum.
Ia menilai ketegasan Bupati hanya sebatas retorika tanpa realisasi nyata. Sementara DPRD yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan justru terkesan diam dan tidak kritis terhadap kebijakan yang dinilai menyimpang.
“Ketegasan Bupati hanya omong kosong. DPRD sekarang seakan tidak dipakai untuk mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai,” pungkasnya.(TT).

