Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR– Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menegaskan bahwa keberhasilan program Koperasi Merah Putih (KMP) sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelolanya.
Penegasan tersebut disampaikan menjelang peluncuran resmi program KMP oleh pemerintah pusat yang dijadwalkan pada 12 Juli mendatang.
“Agar koperasi ini tidak mati suri di kemudian hari, kualitas SDM harus menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaannya,” ujar Edwin saat ditemui di ruang kerjanya,19/05/2025.
Ia menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Lombok Timur mendukung penuh implementasi KMP.
Menurutnya, program ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di tingkat desa. Pemda, lanjutnya, juga berkomitmen untuk mempermudah proses perizinan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan teknis yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan Kelembagaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM, M. Irwan Khair, menyebutkan bahwa KMP merupakan bagian dari paradigma baru pemerintah yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
“KMP diharapkan hadir di setiap desa dan kelurahan sebagai wadah yang mendorong dinamika ekonomi lokal,” kata Irwan.
Ia menambahkan, pengembangan KMP perlu disesuaikan dengan potensi sumber daya alam (SDA) dan SDM di masing-masing wilayah.
Dari sisi usaha, koperasi ini memiliki cakupan yang luas, meliputi sektor simpan pinjam (konvensional maupun syariah), pertanian, kesehatan, jasa transportasi, peternakan, hingga budi daya kelautan.
Meski memiliki kesamaan bentuk sebagai badan usaha, Irwan menekankan bahwa KMP dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki karakteristik berbeda. Oleh karena itu, keduanya dapat saling melengkapi tanpa terjadi tumpang tindih program.
“Jika BUMDes sudah menjalankan usaha simpan pinjam, maka KMP sebaiknya mengembangkan bidang usaha lain agar roda ekonomi desa dapat bergerak secara komprehensif,” pungkasnya.
Dengan peluncuran yang semakin dekat, harapan besar digantungkan pada sinergi antara kelembagaan koperasi, pemerintah daerah, dan masyarakat desa agar KMP benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi berbasis komunitas.(TT).