TOPIKTERKINI.COM | KALIMANTAN TENGAH
PALANGKARAYA – Kerusakan infrastruktur jalan Nasional di Kalimantan Tengah menuai sorotan tajam dari Ketua LSM Gerakan Pemuda Mandau Telabang Pancasila, Tornado SH.
Tornado meminta pemerintah pusat tidak terus abai terhadap kondisi jalan yang rusak agar tidak membahayakan pengguna jalan.
Menurut Cucu Pendiri Kalimantan Tengah ini, ruas jalan Nasional yang melintasi Kabupaten Kapuas hingga Pulang Pisau di Kalimantan Tengah dipenuhi lubang, bergelombang, bahkan sebagian di antaranya seperti di sekitar Jembatan Tumbang Nusa telah berubah menjadi “jebakan maut” bagi pengendara roda dua.
“Ini jalan Nasional, bukan jalan desa.Harusnya jadi prioritas pusat, Tapi nyatanya, tiap kali ke Palangka Raya, saya merasa seperti bertaruh nyawa dan saya hampir saja terpental,” Jelas Tornado. Kamis (12/06/2025).
Ia mengatakan, penanganan jalan Nasional adalah kewenangan pemerintah pusat melalui APBN, bukan pemerintah daerah.
“Halo Pemerintah Pusat, Perhatian dan aksi cepat sangat dibutuhkan, bukan janji atau lempar tanggung jawab,” Tambahnya.
Lebih lanjut, Tornado mengajak semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan anggota DPR RI Dapil di Kalimantan Tengah untuk bersinergi menyuarakan aspirasi dari masyarakat.
“Tanpa suara kolektif dari Kalimantan Tengah pemerintah pusat tidak akan bergerak, Jangan tunggu rakyat marah atau korban berjatuhan,” Tegasnya.
Ia juga menyebut panjang jalan nasional di Kalimantan Tengah sebenarnya tidak sepanjang di Pulau Jawa atau Sumatra, sehingga anggaran pemeliharaannya pun relatif kecil, Namun peran strategisnya bagi konektivitas dan perekonomian sangat besar.
“Kalau tidak rusak parah, ekonomi lancar, distribusi lancar, masyarakat pun tenang. Masalahnya sekarang, malah seperti jalan di medan perang,” Imbuhnya.
Sementara itu, saat wartawan mencoba mengkonfirmasi langsung ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah di bawah Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, jawaban yang diterima justru mengejutkan wartawan agar diminta bersurat terlebih dahulu sebelum bisa bertemu pejabat yang berwenang.
“Tanda tanya besar ini? Kenapa harus bersurat untuk mengakses informasi publik? Apakah transparansi itu kini harus lewat birokrasi surat-menyurat dulu? Ini jelas tidak sehat bagi demokrasi,” Tutup Tornado.
LSM dan masyarakat berharap, informasi publik tidak dipersulit dan kerusakan jalan nasional di Kalteng segera mendapat prioritas penanganan.
Jangan sampai kelalaian birokrasi menjadi penyebab utama lambatnya pembangunan dan keselamatan rakyat dikorbankan. (Nd_234)
Penulis : Nd_234
Editor : Nanda