Topikterkini. Com.LOMBOK TIMUR – Sejumlah mahasiswa dari Universitas Gunung Rinjani (UGR) Lombok Timur menggelar aksi konsolidasi di lapangan kampus sekitar pukul 15.00 WITA.
Aksi ini diikuti oleh sekitar 22 peserta yang tergabung dalam Presidium Mahasiswa (Presma) UGR dan masing-masing Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) fakultas.
Konsolidasi tersebut digelar sebagai bentuk respon terhadap berbagai persoalan lokal dan isu strategis daerah, mulai dari aktivitas Galian C ilegal, krisis iklim, hingga penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Soroti Aktivitas Galian C PT AMG
Ketua Presma UGR, Heri, menyoroti aktivitas pertambangan Galian C oleh PT AMG yang dinilai merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar.
“Bagaimana kita menyikapi persoalan Galian C, khususnya PT AMG? Ini perlu kita suarakan bersama. Apakah kita akan melakukan hearing atau turun ke jalan? Semua akan kita bahas bersama,” ujarnya dalam konsolidasi tersebut.
Masalah Petani dan Pupuk Subsidi
Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Pertanian, Asiswandi, menyoroti anjloknya harga tembakau dan permasalahan pupuk subsidi yang tak kunjung selesai. Menurutnya, kondisi iklim saat ini semakin menyulitkan petani.
“Pupuk subsidi tiap tahun selalu menjadi keluhan. Harganya naik, distribusinya juga dimain-mainkan oknum. Ini harus jadi perhatian,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa harga hasil panen tidak sebanding dengan biaya produksi, apalagi dengan adanya kelangkaan dan permainan distribusi pupuk.
Lima Tuntutan Mahasiswa:
Dalam konsolidasi tersebut, para mahasiswa menyampaikan lima poin tuntutan yakni:
1. Mendesak pemerintah menertibkan dan membangun rumah kaca untuk mendukung pertanian berkelanjutan.
2. Mendesak Pemda Lombok Timur untuk menutup Galian C ilegal yang merusak lingkungan.
3. Menuntut perhatian terhadap krisis iklim, termasuk isu deforestasi dan pentingnya konservasi pesisir.
4. Menolak pembangunan Sekolah Unggulan Garuda di kawasan Kebun Raya Lemot (KRL)yang dinilai tidak tepat secara ekologis.
5. Mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memanggil Kepala Dinas Pertanian terkait dugaan penyaluran dana DBHCHT yang tidak sesuai peruntukan.
Aksi ini masih dalam tahap konsolidasi, dan para mahasiswa berencana menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan melakukan audiensi atau aksi turun ke jalan.
Konsolidasi ini menandai kembali aktifnya suara kritis mahasiswa di Lombok Timur dalam mengawal kebijakan publik dan menyuarakan aspirasi rakyat kecil.(TT).