Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR –Karang Taruna Desa Waringin bersama lebih dari 500 warga setempat akan menggelar aksi besar-besaran di Kantor Desa Waringin. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap dugaan korupsi dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran yang melibatkan sejumlah oknum pejabat desa.
Koordinator Lapangan (Korlap) Abd Gani menyatakan, aksi ini dilatarbelakangi oleh kekecewaan mendalam masyarakat terhadap pengelolaan desa yang dianggap tidak transparan dan penuh penyalahgunaan kewenangan.
Warga mendesak pihak berwenang untuk segera memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait sejumlah isu yang telah mencuat dalam beberapa tahun terakhir.
Tuntutan Utama Masyarakat:
1. Tanah Pecatu Desa Bagik Payung yang Diduga Digelembungkan: Masyarakat menuding adanya penggelapan tanah pecatu peninggalan Desa Bagik Payung yang terletak di wilayah Desa Waringin. Mereka menduga oknum pejabat desa terlibat dalam penyalahgunaan tanah tersebut untuk kepentingan pribadi. Tanah pecatu yang di Sisik tidak ada kejelasan.
2. Pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Tahun 2022-2025: Masyarakat juga menyoroti pengelolaan BUMDes yang dinilai tidak jelas dan tidak memberikan manfaat maksimal bagi desa. Mereka meminta transparansi penggunaan anggaran yang sudah disalurkan untuk periode tersebut.
3. Dana Desa Tahun 2022-2025: Pengelolaan dana desa yang mencapai miliaran rupiah menjadi sorotan. Warga menduga dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya dan merasa tidak ada laporan yang jelas tentang bagaimana dana desa itu digunakan.
4. Program Ketahanan Pangan – Pembelian 70 Ekor Kambing Tahun 2023: Masyarakat mempertanyakan pembelian 70 ekor kambing untuk program ketahanan pangan yang dianggap tidak sesuai dengan harga pasar. Program ini juga dinilai tidak tepat sasaran dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat setempat.
Abd Gani menegaskan bahwa aksi ini adalah langkah terakhir yang diambil setelah beberapa kali menyuarakan aspirasi tanpa ada tindak lanjut dari pemerintah desa. Ia menyebutkan bahwa warga desa merasa sangat dizolimi dan tidak diberi penjelasan yang memadai.
“Sudah cukup lama kami merasa dirugikan. Kami hanya menuntut hak kami sebagai warga yang sah untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan,” ujar Abd Gani.
Warga Desa Waringin berharap aksi ini dapat mendorong pihak pemerintah desa dan instansi terkait untuk memberikan penjelasan yang memadai. Mereka ingin agar segala dugaan penyalahgunaan anggaran dan program yang tidak tepat sasaran dapat diselesaikan dengan adil dan tuntas.
Jika tidak ada respons dari pihak terkait, Abd Gani menegaskan bahwa aksi ini akan terus berkembang dan melibatkan lebih banyak warga untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan di Desa Waringin.(TT).

