Sejak masa kepemimpinan Bupati Amran Batalipu (periode 2002–2012), masyarakat Buol sudah mencoba menempuh jalur dialog dan persaingan sehat. Saat itu, muncul inisiatif untuk mendatangkan perusahaan baru yang selevel dengan PT HIP.
Masuklah PT Sonokeling, yang digadang-gadang sebagai penyeimbang pasar sawit. Namun, langkah itu gagal total. Perusahaan tersebut tidak memenuhi standar operasional dan bahkan menghadapi penolakan dari sebagian besar masyarakat.
Memasuki era Bupati dr. H. Amiruddin Rudi (2012–2022), muncul upaya baru melalui kehadiran PT. PALMA perusahaan yang diharapkan mampu menekan monopoli harga TBS oleh PT HIP. Sayangnya, perjalanan PT PALMA justru menimbulkan kontroversi panjang. Alih-alih memperkuat posisi petani, perusahaan itu terseret berbagai persoalan hukum, konflik lahan, dan isu ketidakjelasan izin.
Kini, di era Bupati Risharyudi Triwibowo, atau yang akrab disapa Bupati Bowo, situasinya berada di persimpangan. Ia dihadapkan pada dua pilihan besar:
1. Mendorong aksi perlawanan terbuka terhadap monopoli PT HIP, atau
2. Membangun solusi bisnis-to-bisnis yang realistis dan berkeadilan bagi petani.
Kebutuhan Mendesak: Solusi Bisnis yang Adil dan Terukur
Aksi demonstrasi, blokade jalan, dan desakan politik telah sering dilakukan. Namun, faktanya, semua itu belum mampu mengubah kondisi. Bahkan, sebagian besar aksi tersebut berakhir dengan kriminalisasi dan polarisasi sosial, di mana sebagian masyarakat justru berpihak kepada perusahaan.
Karena itu, solusi struktural berbasis bisnis adalah langkah yang lebih menjanjikan. Pemerintah daerah perlu menempuh jalur cerdas:
Mendorong terbentuknya koperasi atau BUMD sawit yang mampu menjadi pemain baru dalam industri hilir.
Menarik investor lokal atau nasional untuk membangun Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tandingan di wilayah Buol bagian timur atau selatan.
Menegakkan regulasi harga TBS sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah dan memastikan PT HIP tidak menekan harga sepihak.
Membangun kemitraan yang sejajar antara petani plasma dan perusahaan inti.
Langkah-langkah itu bukan hanya solusi ekonomi, tapi juga strategi sosial-politik untuk mengembalikan kedaulatan petani di tanahnya sendiri.
Menanti Keberanian Politik Bupati
Kini, masyarakat Buol menunggu keberanian politik dari Bupati Risharyudi Triwibowo. Apakah ia akan melanjutkan tradisi simbolik “aksi melawan perusahaan,” atau melahirkan terobosan nyata berupa model kemitraan bisnis yang sehat dan berkeadilan.
Buol tidak butuh lagi janji perubahan dalam bentuk orasi dan aksi.
Buol butuh kehadiran negara yang tegas dan berpihak negara yang mampu menciptakan ekosistem bisnis sawit yang menyejahterakan rakyat, bukan melanggengkan dominasi satu korporasi.
Persoalan sawit di Buol adalah cermin konflik klasik antara kapital besar dan ekonomi rakyat kecil. Jika Bupati Bowo berhasil menghadirkan solusi berbasis bisnis, bukan hanya aksi emosional, maka sejarah akan mencatatnya sebagai pemimpin yang berhasil memutus rantai monopoli dan membuka jalan baru bagi kemandirian petani Buol.