TOPIKterkini.com – KONUT | Polemik dugaan praktik kongkalikong dan terima upeti dalam pengaturan jadwal kapal di Pelabuhan Molawe akhirnya Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas I Molawe angkat bicara.
Kepala Kantor UPP Molawe Matsri melalui Kasi Kesyahbandaran Soerindra mengatakan, pernyataan atas tuduhan oleh DPW Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) Sulawesi adalah tidak berdasar dan hal itu sangat merusak citra institusi.
“Tudingan itu fitnah, mengada-ada, dan hoax. Tidak ada upeti, tidak ada permainan dan tidak ada keberpihakan kepada perusahaan mana pun,” tegas Soerindra, (28/11/2025).
Soerindra menjelaskan, bahwa kapal yang disebut-sebut menerima perlakuan khusus sebenarnya sedang berada dalam proses olah gerak dan pemuatan. Dalam prosedur pelabuhan, kapal memang harus tetap berlabuh hingga seluruh proses pemuatan selesai sehingga tidak benar jika kondisi itu dikaitkan dengan adanya kongkalikong.
“Kapal itu tidak kami istimewakan, hanya diarahkan berlabuh karena masih dalam proses pemuatan. Itu prosedur standar dan jangan disalah artikan,” jelasnya
Ia juga menyampaikan keberatannya atas penyebutan institusi KUPP Molawe dalam tudingan tersebut. Menurutnya, penyebaran informasi tanpa verifikasi tidak hanya mencemarkan nama pribadi tetapi juga merusak reputasi lembaga yang selama ini berupaya bekerja profesional.
“Kami sangat tidak terima jika nama baik kami dicoreng. Bila fitnah ini terus disebarkan, kami siap menempuh jalur hukum. Silakan mengkritik tapi jangan menuduh tanpa bukti,” tegas Soerindra
Lanjutnya, isu ini mencuat setelah adanya penangkapan kapal tongkang bermuatan ore nikel milik PT DMS yang diduga menggunakan dokumen Surat Izin Berlayar (SIB) bermasalah. Namun Soerindra menegaskan bahwa menghubungkan penangkapan itu dengan dugaan permainan KUPP Molawe adalah tindakan yang tidak tepat.
“Penangkapan kapal itu punya proses dan mekanisme pemeriksaannya sendiri. Jangan langsung mengkaitkan seolah-olah itu permainan kami. Kalau ada dugaan dokumen bermasalah, itu diklarifikasi lewat jalurnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, bahwa dirinya dan seluruh jajaran KUPP Molawe bekerja berdasarkan aturan resmi dari Kementerian Perhubungan dan memastikan tidak ada kepentingan pribadi atau pun keberpihakan terhadap kapal atau perusahaan mana pun.
“Tugas kami jelas, melayani secara adil, menjaga kepastian, dan memastikan seluruh ketentuan pelayaran dipatuhi. Itu amanah langsung dari Kementerian,” terang Soerindra
Dengan pernyataan ini, KUPP Kelas I Molawe berharap polemik dapat diluruskan dan publik mendapatkan gambaran yang objektif mengenai situasi di Pelabuhan Molawe. (Darman).