TOPIKTERKINI.COM.LOMBOK TIMUR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur akhirnya angkat bicara terkait kisruh pendataan dan penyaluran modal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belakangan menuai kritik dari masyarakat.
Sejumlah penerima bantuan disebut tidak tepat sasaran, bahkan ada yang dinilai tidak memenuhi kriteria sebagai pelaku UMKM.
Ketua DPRD Lotim, Yusri, menegaskan bahwa pihaknya akan segera memanggil Dinas Koperasi dan UMKM (Diskop) Lombok Timur untuk meminta klarifikasi secara resmi terkait dugaan ketidaktepatan data penerima tersebut.
“Kami menerima banyak aduan masyarakat. Ada yang merasa berhak tapi tidak terdata, sementara yang tidak berkategori UMKM justru masuk daftar penerima. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Yusri dalam keterangannya, Jumat (28/11/2025.
Menurutnya, proses pendataan harus dilakukan secara transparan dan melibatkan unsur pemerintah desa agar verifikasi di lapangan lebih akurat.
Ia menyebut, bantuan permodalan UMKM seharusnya diberikan kepada pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan dan memiliki usaha aktif.
“Kami ingin memastikan bahwa bantuan ini tidak disalahgunakan. Ke depan, kami minta Diskop memperketat validasi sehingga tidak ada lagi kesalahan. Bantuan harus tepat sasaran,” ujarnya.
DPRD Lotim juga meminta Diskop segera menyerahkan data lengkap penerima bantuan untuk dilakukan cross-check. Jika terbukti ada pelanggaran prosedur, dewan tak menutup kemungkinan meminta evaluasi terhadap pejabat terkait.
Sementara itu, beberapa warga yang ditemui mengaku kecewa karena tidak terakomodasi, padahal sudah lama menjalankan usaha kecil. Mereka berharap pemerintah memperbaiki tata kelola pendataan.(TT).