Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR— Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Desa Gelanggang (APMDG) menggelar aksi akbar bertajuk Membangun Desa di halaman Kantor Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (18/12).
Aksi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari hearing yang digelar sebelumnya pada Selasa (16/12), terkait dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa.
Massa mulai tiba di lokasi sekitar pukul 09.45 WITA setelah berkumpul dan melakukan long march dari titik kumpul di Pertigaan Presak.
Koordinator Umum APMDG, Budi Sutono dan Koordinator Lapangan, Abdul Kadir Jaelani, menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah desa.
Mereka menyoroti dugaan penggelapan hasil sewa tanah kas desa, pungutan liar dalam pembuatan surat-surat administrasi, pemotongan anggaran proyek desa, indikasi anggaran fiktif dalam APBDes Perubahan, serta dugaan penggelapan satu unit motor dinas.
Massa juga mempertanyakan belum dikembalikannya dana hasil temuan Inspektorat tahun 2024 sebesar Rp96 juta, serta dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diduga dipinjam oleh Kepala Desa.
Situasi mulai memanas setelah Kepala Desa Gelanggang tidak hadir menemui massa.
Sekitar pukul 10.20 WITA, kekecewaan massa memuncak dan berujung pada perusakan fasilitas bale bengong di halaman kantor desa. Tidak lama berselang, massa melakukan penyegelan Kantor Desa Gelanggang sebagai bentuk protes atas tuntutan yang dinilai tidak mendapat respons.
Diwaktu itu, Kepala Urusan Keuangan Desa Gelanggang akhirnya menemui massa.
Dalam pertemuan tersebut, yang bersangkutan menyatakan kesediaannya memenuhi tuntutan massa dan membuat pernyataan mundur dari jabatannya.
Namun demikian, massa tetap menuntut agar Kepala Desa Gelanggang, Sugiyanto, mengundurkan diri dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Dalam pernyataan penutup aksi, APMDG menegaskan komitmennya untuk mengawal proses hukum atas dugaan penyimpangan tersebut.
Mereka menyatakan akan melaporkan persoalan ini kepada Inspektorat, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Massa juga mendesak dilakukannya audit khusus terhadap keuangan Desa Gelanggang dan membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan tidak ditindaklanjuti.
Aparat keamanan diimbau meningkatkan pengamanan di sekitar kantor desa serta melakukan pendekatan persuasif kepada pihak-pihak terkait guna mencegah terjadinya kericuhan lanjutan dan mendorong penyelesaian melalui jalur hukum.( TT).