Topikterkini.com.Donggala — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Donggala Hijau bersama sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Donggala Bangkit (AMDB) mendesak Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, untuk hadir langsung dalam aksi unjuk rasa yang akan digelar pada Kamis, 22 Januari 2026.
Ketua LSM Donggala Hijau, Helmi Sahibe, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk desakan rakyat agar pemerintah provinsi segera menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 612 tertanggal 6 Desember 2025 yang hingga kini dinilai belum dijalankan secara maksimal.
“Besok kami akan turun aksi. Titik kumpul dimulai di Gedung Pelni Lama pukul 09.00 WITA, kemudian bergerak menuju Kantor DPRD untuk mengajak anggota DPRD dan Bupati agar mendukung gerakan rakyat. Aksi ini akan berakhir di Pelabuhan Penumpang Donggala sebagai titik puncak,” ujar Helmi kepada awak media, Rabu (21/1/2026).
Helmi menegaskan, SK Dirjen Perhubungan Laut tersebut memuat sejumlah poin penting yang wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya terkait kewenangan gubernur dalam pengaturan dan perpindahan aktivitas kepelabuhanan antara Pelabuhan Pantoloan di Kota Palu dan Pelabuhan Donggala.
“Kami meminta Gubernur Sulawesi Tengah segera menindaklanjuti SK tersebut. Ini menyangkut kewenangan lintas daerah antara Palu dan Donggala, dan itu merupakan hak serta tanggung jawab gubernur,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga berharap kehadiran pihak terkait, di antaranya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Palu serta PT PLN Cabang Palu, yang dinilai sebagai perpanjangan tangan dalam pelaksanaan SK Dirjen Perhubungan Laut tersebut.
Menurut Helmi, jumlah massa yang akan turun diperkirakan mencapai lebih dari dua ribu orang. Estimasi ini disampaikan berdasarkan hasil konsolidasi yang sebelumnya disampaikan oleh koordinator lapangan, H. Marwan H. Arsyad.
“Aksi ini melibatkan banyak elemen, mulai dari serikat tani, serikat buruh, pelaku UMKM, serikat nelayan, ojek dan becak, hingga masyarakat umum. Bahkan masyarakat dari Kecamatan Rio Pakava dan Kecamatan Balaesang yang jaraknya cukup jauh dari Kota Donggala turut menyatakan kesiapan hadir untuk mendukung aksi,” ungkapnya.
Helmi menegaskan, apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respons serius dari pemerintah provinsi, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar.
“Jika Gubernur tidak menindaklanjuti SK tersebut, kami akan melakukan aksi yang lebih besar, termasuk penutupan jalan. Ini adalah bentuk keseriusan dan kekecewaan masyarakat,” pungkasnya.
(Alir).