Topikterkini.com.Palu — Sejumlah penyintas bencana yang saat ini bermukim di kawasan Hutan Kota Palu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Palu, Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Selasa (10/2/2026).
Para penyintas yang sebelumnya tinggal di kawasan Pantai Talise tersebut mendesak pemerintah daerah agar segera merealisasikan pembangunan hunian layak.
Hingga kini, mereka mengaku masih bertahan di hunian sementara dan hunian tetap (huntap) pascabencana gempa, tsunami, dan likuefaksi tahun 2018.
Aksi tersebut dipimpin oleh Muhammad Raslin bersama Agussalim dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat.
Massa aksi diperkirakan berjumlah sekitar 50 orang. Para peserta membawa spanduk tuntutan serta menggunakan satu unit mobil pick up yang dilengkapi pengeras suara untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di Sulawesi Tengah.
Dalam orasinya, Muhammad Raslin menegaskan bahwa tuntutan utama penyintas adalah pembangunan hunian yang layak dan manusiawi.
Ia menyebut, para penyintas bencana 2018 hingga kini masih hidup dalam ketidakpastian akibat belum terpenuhinya hak dasar atas tempat tinggal.
“Sudah hampir delapan tahun pascabencana, namun penyintas masih bertahan di hunian sementara dan huntap. Ini adalah persoalan mendesak yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah,” tegas Raslin.
Selain itu, Raslin juga mengkritik arah kebijakan pembangunan di Kota Palu yang dinilainya belum berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat. Ia menyoroti alokasi anggaran daerah yang dianggap lebih memprioritaskan proyek-proyek simbolik.
“Anggaran miliaran rupiah dialokasikan untuk pembangunan patung, seperti patung Garuda senilai sekitar Rp2 miliar dan patung kuda senilai Rp5 miliar. Sementara pembangunan hunian penyintas justru terus tertunda,” ujarnya.
Setelah sekitar satu jam menyampaikan orasi, massa aksi akhirnya dipersilakan masuk ke Gedung DPRD Kota Palu untuk mengikuti audiensi.
Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Sekretaris DPRD Kota Palu dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Palu, Rico Djanggola, bersama sejumlah anggota dewan, di antaranya Ratna Mayasari Agan, Rini Haris, Rusta Tompo,
Alfian Chaniago, dan Nanang.
Dalam audiensi itu, para penyintas kembali menegaskan sikap mereka. Salah seorang penyintas, Sri, menyampaikan penolakan terhadap rencana relokasi ke Hunian Sementara (Huntara) Manondo.
“Kami menolak relokasi ke Huntara Manondo. Kami mencari penghasilan di Kota Palu dan hingga sekarang masih tinggal di huntara. Kami ingin hunian layak yang dekat dengan sumber penghidupan kami,” ungkap Sri.
Para penyintas berharap DPRD Kota Palu dapat memperjuangkan aspirasi mereka dan mendorong pemerintah segera mengambil langkah konkret demi pemenuhan hak dasar korban bencana.
(Stefi lilis).