Topikterkini.com.NUSA TENGGARA BARAT — Ketua FRB Lotim Eko Rahadai menilai kritik terhadap kinerja pemerintah daerah tidak seharusnya disederhanakan sebagai bentuk iri atau ketidaksukaan terhadap kepemimpinan.
Dalam sistem demokrasi, kritik justru dianggap sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan.
Seiring munculnya berbagai klaim capaian oleh pemerintah daerah, kalangan pengamat menekankan pentingnya pengujian berbasis data dan fakta. Menurut dia, semakin besar klaim yang disampaikan, semakin besar pula kebutuhan akan transparansi dan verifikasi publik.
Klaim Pelunasan Utang Daerah
Pemerintah daerah disebut telah melunasi utang sebesar Rp380 miliar dan Rp210 miliar. Namun, sejumlah pihak mengingatkan bahwa utang daerah merupakan bagian dari siklus fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, pelunasan utang dinilai sebagai kewajiban administratif.
“Yang perlu dijelaskan ke publik adalah asal utang tersebut, sumber pembayarannya, serta apakah pelunasan itu berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah atau sekadar realokasi anggaran,” ujar eko rahadi aktifis di lotim.
Peningkatan Tipe Rumah Sakit
Kenaikan tipe rumah sakit di wilayah Sumbawa juga menjadi sorotan. Secara administratif, peningkatan tipe dinilai sebagai hal positif. Namun, proses tersebut umumnya merupakan program jangka panjang yang melibatkan berbagai tahapan, termasuk akreditasi dan pemenuhan tenaga medis.
Pengamat menilai indikator utama yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kualitas layanan. “Jika pasien masih banyak dirujuk ke luar daerah, maka kenaikan tipe belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan layanan,” katanya.
Perbaikan Bank Daerah dan Program Kredit
Upaya pembenahan bank daerah yang sebelumnya mendapat sanksi dari regulator disebut sebagai langkah pemulihan. Namun, hal ini dinilai belum dapat dikategorikan sebagai capaian signifikan.
Terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), sejumlah pihak menilai bahwa program tersebut masih dalam tahap proses sehingga belum dapat dijadikan indikator keberhasilan.
Pembangunan Infrastruktur dan Pemerataan
Pembangunan infrastruktur, termasuk jalan di wilayah Sumbawa Barat seperti Poto Tano, dinilai perlu dilihat secara menyeluruh. Banyak proyek infrastruktur merupakan bagian dari perencanaan jangka menengah atau program multiyears yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah.
Narasi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTB juga dianggap perlu didukung indikator yang terukur, bukan sekadar pernyataan politis.
Revitalisasi Irigasi dan Produktivitas Pertanian
Klaim peningkatan masa tanam hingga tiga kali setahun juga menjadi perhatian. Pengamat menilai klaim tersebut harus dibuktikan dengan data lapangan, termasuk peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.
“Apakah terjadi merata atau hanya di wilayah tertentu, itu yang perlu dijelaskan secara rinci,” ujarnya.
Efisiensi Anggaran dan Restrukturisasi Dinas
Kebijakan penggabungan dinas disebut sebagai langkah efisiensi anggaran. Namun, efektivitas kebijakan ini dinilai perlu diukur secara konkret, termasuk besaran penghematan dan alokasi ulang anggaran.
Tanpa data yang jelas, istilah efisiensi dikhawatirkan hanya menjadi jargon administratif.
Kebijakan Kendaraan Dinas Listrik
Penggunaan kendaraan listrik untuk operasional dinas juga memunculkan pertanyaan terkait efisiensi. Sejumlah pihak meminta transparansi terkait nilai kontrak sewa, perbandingan biaya dengan pembelian kendaraan, serta realisasi penjualan kendaraan lama.
Klaim penghematan anggaran dinilai perlu didukung data yang dapat diakses publik.
Ruang Kritik dalam Demokrasi
Pengamat menegaskan bahwa kritik merupakan bagian dari sistem demokrasi dan tidak seharusnya dipersepsikan secara negatif. Menurut mereka, penyederhanaan kritik sebagai bentuk iri atau fitnah justru dapat menghambat evaluasi kebijakan.
“Pemimpin yang kuat adalah yang mampu menjawab kritik dengan data dan keterbukaan,” ujarnya.
Di tengah dinamika politik yang terus berkembang, masyarakat dinilai semakin menuntut transparansi, akuntabilitas, serta dampak nyata dari setiap kebijakan pemerintah.
Secara umum, publik di NTB diharapkan tidak hanya disuguhi narasi capaian, tetapi juga data yang dapat diverifikasi. Dalam tata kelola pemerintahan, keberhasilan tidak hanya diukur dari klaim, melainkan dari bukti konkret dan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.(TT).