Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR— Antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Lombok Timur masih menjadi perhatian masyarakat.
Kondisi tersebut terjadi di tengah polemik pernyataan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, yang sebelumnya menyebut masyarakat yang bukan pelaku bisnis agar diam di rumah di tengah persoalan BBM.
Pernyataan tersebut menuai sorotan dari sejumlah masyarakat dan kelompok aktivis. Mereka menilai persoalan antrean dan ketersediaan BBM semestinya disikapi dengan langkah konkret pemerintah agar aktivitas masyarakat dan perekonomian tidak terganggu.
Di tengah polemik tersebut, aksi di Polres Lombok Timur yang disebut sebagai aksi membela Bupati Haerul Warisin terkait dugaan ujaran kebencian di media sosial juga menjadi sorotan.
Sejumlah pihak mempertanyakan motif aksi tersebut. Namun, keterlibatan seseorang sebagai simpatisan maupun peserta aksi tidak serta-merta membuktikan adanya kepentingan tertentu dan perlu didukung fakta serta keterangan resmi.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku mendapat ajakan untuk mengikuti aksi tersebut. Ia menyebut peserta dijanjikan uang sebesar Rp50 ribu, nasi bungkus, air mineral, serta rokok bagi peserta yang merokok.
“Sebelum aksi, saya diminta ikut dan akan diberikan dana Rp50 ribu, nasi bungkus, air putih, dan bagi yang merokok akan diberikan rokok,” ujar warga tersebut, Sabtu (8/8/2026).
Menurutnya, aksi yang mengatasnamakan pembelaan terhadap Bupati Iron perlu dilihat secara kritis agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah polemik yang sedang berlangsung.
“Sangat jelas terkait statement Bupati Iron, kalau bukan pebisnis diam di rumah. Pertanyaan sederhananya, sebelum pernyataan itu dikeluarkan, seharusnya dipikirkan terlebih dahulu sebelum berucap,” katanya.
Ia menilai pemerintah daerah seharusnya lebih fokus mencari solusi terhadap persoalan BBM yang masih menimbulkan antrean di sejumlah SPBU.
Hingga berita ini ditulis, antrean BBM masih menjadi perhatian warga. Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait segera mengambil langkah konkret untuk memastikan distribusi BBM berjalan normal dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi.
Pemerintah daerah juga diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi pasokan BBM di Lombok Timur, termasuk langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi antrean di sejumlah SPBU.(TT).